JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny K. Harman, mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mengakomodasi pengaturan khusus bagi provinsi berciri kepulauan.
Menurut politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan yang berbeda kepada daerah kepulauan. Hal ini didasari oleh karakteristik geografis serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tidak dapat disamakan dengan provinsi yang didominasi wilayah daratan.
Benny menegaskan, pengakuan terhadap karakteristik kepulauan di dalam undang-undang tidak boleh berhenti sebatas narasi normatif, melainkan harus disertai konsekuensi kebijakan yang nyata. Ia menilai, potensi besar yang dimiliki daerah kepulauan tidak akan tergarap optimal tanpa dukungan konkret pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan sarana prasarana serta skema pendanaan yang proporsional.
“Kita ini kan menganut negara kesatuan, bukan negara federal. Meskipun demikian, kami ingin sekali ada perhatian khusus terhadap daerah ini, seperti halnya pemerintah pusat memperhatikan kekhususan-kekhususan yang ada di daerah-daerah lain,” ujar Benny dalam rapat pleno Baleg DPR RI yang membahas penyusunan RUU Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, tantangan pelayanan publik di provinsi kepulauan jauh lebih kompleks karena sebaran penduduk yang berada di gugusan pulau dengan tingkat aksesibilitas beragam. Keterbatasan sarana transportasi laut dan udara serta infrastruktur dasar membuat biaya pelayanan pemerintah menjadi jauh lebih tinggi.
“Tidak bisa pemerintah pusat memperlakukan secara sama provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, terutama provinsi kepulauan. Mengapa? Provinsi kepulauan membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda dengan provinsi lain yang bukan kepulauan,” jelasnya.
Soroti Skema Transfer Daerah
Lebih jauh, Benny mengingatkan bahwa penerapan kebijakan transfer ke daerah dengan formula yang seragam hanya akan membuat provinsi kepulauan terus tertinggal dalam mengejar ketertinggalan pembangunan.
“Konsekuensinya dari pasal ini nanti apa? Misalnya transfer daerah, ya bedalah. Jangan disamakan dengan provinsi yang bukan kepulauan. Nah, kami ingin itu dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang ini,” tegasnya.
Ia pun menekankan bahwa usulan afirmasi kebijakan ini tidak hanya relevan bagi NTB dan NTT, tetapi juga bagi seluruh provinsi kepulauan di Indonesia. Benny meluruskan, perhatian khusus yang dimaksud bukanlah tuntutan status otonomi khusus seperti Aceh dan Papua, melainkan keadilan alokasi pembangunan yang disesuaikan dengan realitas geografis masing-masing wilayah.
[Nug/rel]
