JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Isu yang beredar, yang menyebut pemerintah membeli tanah Masyarakat di Papua dengan harga Rp100 ribu per hektar, dibantah Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Ia menegaskan, informasi tersebut tidak benar, dan pemerintah memastikan seluruh lahan pertanian yang dikembangkan melalui program pemerintah tetap menjadi milik Masyarakat setempat.
“ Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp100 ribu per hektar. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal, faktanya sama sekali tidak demikian,” kata Mentan Amran, saat menghadiri Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Rapat Kerja Nasional IPM di Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Isu Tanah Papua Dijawab Langsung Mentan
Pernyataan tersebut disampaikan Amran sebagai jawaban atas pertanyaan Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, Banten.
Dalam sesi dialog, Tamim menyinggung informasi yang beredar mengenai dugaan pengambilan lahan masyarakat Papua dengan nilai kurang dari Rp100 ribu per hektare. Ia meminta penjelasan agar generasi muda memperoleh gambaran yang utuh di tengah banyaknya informasi yang beredar.
Menanggapi hal itu, Amran menegaskan narasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, program pengembangan pertanian di Papua tidak dilakukan dengan mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat.
Sawah Tetap Menjadi Milik Masyarakat
Amran menjelaskan pemerintah membangun lahan sawah yang sepenuhnya menjadi hak masyarakat, disertai dukungan infrastruktur dan bantuan alat mesin pertanian.
Hingga saat ini, kata dia, pemerintah telah mengembangkan sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan tersebut tetap dimiliki masyarakat, sementara pemerintah memberikan berbagai fasilitas untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
“Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat,” ujarnya.
Selain membangun sawah, pemerintah juga menyalurkan ratusan alat mesin pertanian, membentuk Brigade Pangan, membangun jaringan irigasi, serta mendukung pengembangan komoditas yang sesuai dengan kearifan lokal seperti sagu dan kelapa.
Petani Disebut Merasakan Peningkatan Pendapatan
Mentan menilai berbagai narasi negatif mengenai pembangunan pertanian di Papua bertolak belakang dengan kondisi yang ditemui di lapangan.
Ia menyebut sejumlah petani memperoleh lahan garapan seluas 3 hingga 4 hektare dan mampu meningkatkan pendapatan bersih hingga belasan juta rupiah setiap bulan.
“Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan,” katanya.
Warga Papua Minta Program Diperluas
Amran juga mengungkapkan pengalaman saat melakukan kunjungan kerja ke Papua. Menurutnya, masyarakat justru meminta pemerintah memperluas program cetak sawah ke wilayah mereka.
“Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare. Mereka ingin ikut merasakan manfaat program ini. Itu fakta yang saya alami langsung,” ungkapnya.
Ia menambahkan keberhasilan pengembangan pertanian di Papua menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Di akhir penyampaiannya, Mentan mengajak generasi muda agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan mendorong kader IPM menjadi generasi produktif dengan memanfaatkan setiap potensi lahan yang tersedia.
“Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya,” ujarnya.
Sumber: Antara
[Man]
