Realisasi Investasi di Sulteng Terus Meningkat, Syarifudin Hafid: Bukti nyata Sulteng Sebagai Magnet Investasi Terbesar di Indonesia

Syarifudin Hafid

JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Realisasi investasi di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Semester I 2026 mencapai Rp68,70 triliun atau naik 6,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian ini, menempatkan Sulteng berada di posisi ke-4 nasional dengan kontribusi 6,8 persen dari total investasi Indonesia.

Kenaikan investasi di Sulawesi Tengah patut mendapatkan apresiasi tinggi karena provinsi ini berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu magnet investasi terbesar di Indonesia.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Syarifudin Hafid, SH, mengatakan, peningkatan investasi di Sulawesi Tengah ini menjadi bukti nyata kuatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di wilayah tersebut.

“ Ini menjadi capaian yang luar biasa. Kenaikan realisasi investasi di Sulteng ini menjadi bukti nyata kepercayaan investor. Tentunya kepercayaan ini harus kita jaga. Dengan meningkatnya investasi ini, tentu akan berdampak pada perekonomian, karena banyak tenaga kerja akan terserap,” kata Syarifudin Hafid kepada strateginews.id, Senin [7/9/2026] pagi.

Menurut Syarifudin, keberhasilan ini merupakan buah manis dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjaga kepastian hukum, mempermudah perizinan usaha, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan inklusif.

Diketahui, Sulteng menjadi daerah percontohan sukses bagi program hilirisasi industri di Indonesia. Investasi di sektor hilirisasi nikel dan pengolahan mineral terbukti mendominasi, dengan kontribusi industri pengolahan yang mencapai 44,37 persen terhadap total struktur ekonomi daerah.

Peningkatan investasi tersebut turut didorong melalui program prioritas “Berani Harmoni”, yang menjadi salah satu dari sembilan program unggulan Gubernur Sulawesi Tengah dalam RPJMD.

Program tersebut menitikberatkan pada reformasi kualitas layanan perizinan dan penyederhanaan birokrasi. Pemerintah daerah berupaya memangkas berbagai hambatan administratif agar proses investasi dan kegiatan usaha dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian.

[jgd]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *