“ Beras biasa dibilang beras premium. Harganya dinaikkan seenaknya. Ini pelanggaran, penipuan dan kejahatan ekonomi luar biasa,” kata Presiden Prabowo Subianto geram.
KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementerian Pertanian [Kementan] bersama Satgas Pangan telah menemukan 212 merek beras yang produknya tidak sesuai standar atau berisi beras oplosan.
Mencuatnya kasus beras oplosan yang beredar di masyarakat, membuat Presiden Prabowo Subianto geram, dan merupakan kejahatan ekonomi luar biasa.
Olehnya itu, Presiden meminta Kejaksaan Agung dan Polri untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan ini tanpa pandang bulu.
“Saya telah meminta Jaksa Agung dan Polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu” kata Prabowo saat menyampaikan sambutan di penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia [PSI] di Solo, Jawa Tengah, Minggu [20/7] malam.
Prabowo menyebut kejahatan ini berupa penipuan dengan cara mengemas ulang beras curah menjadi beras premium.
“ Beras biasa dibilang beras premium. Harganya dinaikkan seenaknya. Ini pelanggaran,” kata kepala negara.
Menurut Prabowo, akibat kejahatan praktik culas tersebut, menimbulkan kerugian hampir Rp 100 triliun. Kerugian tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.
“Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menikam rakyat,” kata dia.
“Anda bisa bayangkan Rp100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun,” lanjutnya.
Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan dasar perhitungan kerugian Rp99 triliun akibat praktik pengoplosan beras yang marak ditemukan di pasaran.
Dikatakan Amran, angka tersebut, merupakan estimasi potensi kerugian konsumen dalam satu tahun jika tren beras curah yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium atau medium terus berlangsung.
“Jadi ini kami mengambil sampel di 10 provinsi produsen beras terbesar seluruh Indonesia. Kami ambil 268 merek, dari situ 212 tidak sesuai dengan mutu, harga, dan volume,” kata Amran saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).
“Potensi kerugian masyarakat itu Rp99 triliun. Kalau terjadi dua atau tiga tahun, apalagi lima tahun, anda bisa hitung sendiri. Tapi yang jelas, ini merugikan masyarakat,” imbuhnya, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin [21/7] pagi.
[man/red]
