MAKASSAR, KINERJAEKSELEN.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui lima arah strategi yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, pada High Level Meeting (HLM) dan Peningkatan Kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zonasi IV Tahun 2026, Jumat, 24 April 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan di Takalar ini diikuti wilayah Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros. Sekda hadir secara virtual dari Bone, dengan fokus memperkuat sinergi daerah dalam menjaga stabilitas harga, pasokan pangan, dan daya beli masyarakat.
Jufri menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan langkah antisipatif dan diukur melalui penguatan lima aspek utama, “Yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi publik dan kapasitas kelembagaan TPID,” sebutnya.
Arahan pertama, kata dia, adalah menjaga ketersediaan pasokan melalui penguatan produksi pangan berbasis sentra dan komoditas prioritas, penguatan cadangan pangan daerah, serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk strategi komoditas.
Kedua, memperlancar distribusi melalui penguatan konektivitas dan logistik, optimalisasi jalur distribusi antarwilayah dan antarpulau, sistem informasi harga dan pasokan yang terintegrasi, serta pengawasan distribusi untuk mencegah hambatan di lapangan.
Ketiga, menjaga keterjangkauan harga melalui pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang tepat sasaran, penguatan peran BUMD pangan dan toko penyeimbang, serta pengawasan harga sesuai ketentuan.
Keempat, memperkuat ekspektasi dan komunikasi masyarakat melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan tenang, transparansi data harga dan pasokan secara berkala, serta edukasi diversifikasi konsumsi pangan kepada masyarakat.
Arah kelima, memperkuat tata kelola dan kapasitas TPID melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi TPID provinsi serta kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, pemantauan berbasis kinerja, serta inovasi kebijakan berbasis data.
Lima Arah tersebut disebut sebagai kerangka pengendalian inflasi Sulsel yang berorientasi antisipatif, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap gejolak harga.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program strategi pengendalian inflasi,” ujar Jufri.
Menurut dia, forum HLM TPID menjadi ruang sinkronisasi langkah pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga, terutama menghadapi periode rawan inflasi.
Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi Sulsel pada Maret 2026 hingga Februari 2026 (month to Month) tercatat 0,59 persen. Sementara inflasi tahunan (year on year) sebesar 4,50 persen, dan inflasi tahun berjalan (year to date) sebesar 2,11 persen.
Pemprov Sulsel menilai data tersebut menjadi dasar penguatan intervensi agar tekanan inflasi tetap terkendali melalui sinergi TPID dan langkah stabilisasi yang telah berjalan. Pengendalian inflasi juga diposisikan sebagai bagian dari menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.
Jufri menjelaskan, Sulsel juga terus menjalankan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi, antara lain mengikuti rapat koordinasi inflasi nasional bersama Kementerian Dalam Negeri, evaluasi mingguan penanganan inflasi, peninjauan pasar secara berkala, pelaksanaan GPM dan pasar murah, pembentukan mini distribution center (MDC), subsidi harga, pemantauan bahan-bahan pokok bersama BPS, serta pemantauan harga di daerah.
Pendekatan ini disebut sejalan dengan strategi nasional pengendalian inflasi melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menambahkan, peta pengendalian inflasi Sulsel 2025–2027 bertumpu pada strategi K4, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Selain itu, Jufri menyampaikan lima Arah Gubernur Sulsel dalam pengendalian inflasi, yakni memperluas luas tanam melalui penguatan calon petani calon lokasi (CPCL) dan bibit unggul, perbaikan infrastruktur irigasi dan produksi.
Demikian juga dengan optimalisasi penyerapan gabah oleh Bulog saat panen raya, penguatan Gerakan Pangan Murah untuk komoditas seperti cabai, minyak goreng, gula, daging, ayam, dan bawang putih, serta penguatan kerja sama daerah antara wilayah surplus dan defisit.
Penguatan produksi pangan, distribusi, dan kolaborasi antarwilayah dinilai penting untuk mengantisipasi tekanan harga akibat faktor cuaca, gangguan pasokan, maupun dinamika pasar.
“Saya berharap dukungan dan partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan program-program tersebut sesuai kapasitas dan peran masing-masing. Dengan semangat gotong royong, kita dapat mencapai tujuan pembangunan daerah bersama,” kata Jufri.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah agar stabilitas perekonomian daerah tetap terjaga.
[Latif]
