Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Kementerian Keuangan baru saja merilis angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Agustus 2025 sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap PDB.
Pertanyaan mendasarnya, apakah kondisi ini merupakan sinyal bahaya bagi stabilitas fiskal, atau sekadar alarm dini yang masih bisa ditangani?
Di satu sisi, defisit masih berada dalam kisaran target tahunan 2,53 persen PDB.
Namun di sisi lain, realisasi pendapatan negara baru mencapai 57 persen target, sementara belanja negara telah melaju hingga 55 persen dari pagu.
Di sinilah masalahnya: ketidakseimbangan antara penerimaan dan belanja berpotensi memperlebar defisit jika tren ini berlanjut hingga akhir tahun.
Analogi Kapal dan Bahan Bakar Fiskal
Bayangkan APBN sebagai mesin kapal besar yang mengarungi lautan ekonomi global.
Pendapatan negara adalah bahan bakar yang menjaga mesin tetap menyala, sementara belanja adalah kecepatan yang menentukan sejauh mana kapal melaju.
Saat ini kapal masih berjalan, tetapi pasokan bahan bakarnya menurun sementara kecepatan tetap tinggi.
Jika tidak ada penyesuaian, kapal bisa kehabisan bahan bakar sebelum mencapai pelabuhan akhir tahun.
Analogi ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga sinkronisasi antara penerimaan dan belanja agar perjalanan fiskal tidak terganggu badai ekonomi global.
Salah satu akar persoalan adalah penerimaan pajak yang baru mencapai 54,7 persen dari target. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya pulih atau optimal dalam menghasilkan basis pajak.
Kepabeanan dan cukai tampil sedikit lebih baik dengan realisasi 62 persen, namun masih belum cukup menutup celah.
PNBP sedikit lebih tinggi, tetapi sifatnya fluktuatif dan tidak bisa menjadi tumpuan utama.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa sumber utama penerimaan negara belum bekerja maksimal, sementara kebutuhan belanja tetap berjalan.
Belanja dan Prioritas Sosial
Di sisi belanja, pemerintah memang menjaga program perlindungan sosial tetap tinggi.
Bansos meningkat dibanding tahun lalu, yang memberi bantalan bagi kelompok rentan di tengah ketidakpastian global.
Namun, belanja modal yang seharusnya memberi dorongan pertumbuhan jangka panjang justru berjalan lambat.
Di sinilah kontradiksi muncul: perlindungan sosial dijalankan agresif, tetapi investasi untuk pertumbuhan masa depan tertunda.
Jika ini berlanjut, APBN hanya berfungsi sebagai alat penyangga jangka pendek tanpa menghasilkan pengganda ekonomi yang kuat.
Keseimbangan Primer: Kabar Baik dengan Catatan
Menariknya, hingga Agustus keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp22 triliun.
Artinya penerimaan negara masih bisa menutup belanja non-bunga utang.
Namun ini bukan berarti fiskal sepenuhnya aman. Menkeu baru sudah mengingatkan bahwa posisi tersebut bisa berubah menjadi negatif di akhir tahun jika belanja tidak dikelola secara efektif.
Surplus primer sementara ini lebih mencerminkan perlambatan belanja modal ketimbang kekuatan struktural penerimaan negara.
Tantangan Eksternal dan Internal
Faktor global juga tidak bisa diabaikan. Tekanan suku bunga internasional, perlambatan perdagangan dunia, hingga fluktuasi harga komoditas memberi dampak langsung pada pajak dan PNBP.
Sementara itu, di dalam negeri, persoalan kepatuhan pajak dan efektivitas belanja masih menjadi batu sandungan.
Pemerintah menghadapi pilihan sulit: menekan belanja agar defisit tidak melebar, atau tetap belanja besar demi menjaga pertumbuhan dengan risiko utang yang bertambah.
Gagasan Solusi: Menjaga Kapal Tetap di Jalur
Apa yang bisa dilakukan?
Pertama, percepat realisasi belanja modal yang memiliki multiplier effect nyata bagi pertumbuhan.
Infrastruktur, irigasi, dan proyek padat karya harus digenjot agar menciptakan aktivitas ekonomi baru.
Kedua, optimalisasi penerimaan pajak melalui perbaikan kepatuhan dan pemanfaatan big data harus menjadi agenda utama.
Peningkatan penerimaan tidak bisa hanya mengandalkan tarif, tetapi harus melalui basis pajak yang lebih luas dan sistem administrasi yang efisien.
Ketiga, lakukan efisiensi belanja dengan memotong pos-pos yang tidak produktif dan mengarahkan dana pada sektor dengan dampak sosial-ekonomi terbesar.
Alarm Dini, Bukan Sinyal Bahaya
Defisit per Agustus 2025 adalah alarm dini bahwa APBN perlu dikelola lebih disiplin.
Ia belum masuk kategori bahaya karena masih jauh di bawah target defisit tahunan.
Namun alarm ini tidak boleh diabaikan. Tanpa langkah korektif, kapal fiskal Indonesia bisa melambat atau bahkan oleng di tengah gelombang global.
Dengan langkah cepat memperkuat penerimaan, mempercepat belanja modal, dan mengelola utang dengan bijak, APBN bisa tetap menjadi instrumen stabilisasi yang andal.
Kapal fiskal kita masih punya peluang besar untuk sampai ke pelabuhan dengan selamat.
Namun nakhoda dan awaknya harus kompak: mengisi bahan bakar dengan penerimaan yang optimal, menjaga kecepatan dengan belanja yang produktif, dan membaca arah angin global dengan kebijakan yang adaptif.
END
