Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Kalau sebuah kantor pemerintah membutuhkan puluhan pegawai untuk mengerjakan pekerjaan yang hari ini bisa diselesaikan belasan orang dengan bantuan AI, apakah yang salah pegawainya atau desain birokrasinya?
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti potensi efisiensi jumlah ASN akibat perkembangan artificial intelligence.
Pernyataan itu memicu pertanyaan lebih besar: dengan jumlah ASN yang kini mencapai sekitar 6,7 juta orang, apakah Indonesia memang membutuhkan sebanyak itu aparatur?
Jawabannya tidak sesederhana mengurangi jumlah pegawai.
Data Badan Kepegawaian Negara menunjukkan jumlah ASN telah mencapai sekitar 6,7 juta orang per 2026.
Angka ini tentu menimbulkan konsekuensi fiskal.
Namun persoalan birokrasi Indonesia bukan semata-mata terlalu banyak pegawai.
Masalah yang lebih mendasar adalah apakah setiap pegawai bekerja pada fungsi yang benar, memiliki kompetensi yang relevan, dan menghasilkan pelayanan publik yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan negara.
Di sinilah AI seharusnya menjadi alarm reformasi birokrasi, bukan alasan untuk melakukan pemangkasan secara membabi buta.
Yang perlu diefisienkan adalah pekerjaan
AI memang mampu menggantikan sebagian pekerjaan manusia.
Pengolahan dokumen, penyusunan laporan, pencarian informasi, klasifikasi data, hingga pelayanan pertanyaan rutin merupakan pekerjaan yang semakin mudah diotomatisasi.
Akan tetapi, menyamakan pekerjaan dengan jabatan adalah kesalahan kebijakan.
AI dapat membuat draf surat, tetapi tidak seharusnya menjadi pihak terakhir yang menentukan apakah seorang warga layak menerima bantuan sosial.
AI dapat membaca ribuan dokumen, tetapi tidak selalu memahami mengapa warga di daerah terpencil gagal mengakses layanan digital.
AI dapat menemukan pola data, tetapi keputusan publik tetap membutuhkan pertimbangan hukum, sosial, etika, dan tanggung jawab manusia.
Pelayanan publik bukan sekadar memasukkan data ke dalam sistem.
Guru, tenaga kesehatan, pekerja sosial, penyuluh pertanian, dan aparatur di daerah menghadapi persoalan manusia yang tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi algoritma.
Oleh karena itu, jika AI digunakan untuk menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan lebih sedikit ASN, pemerintah harus terlebih dahulu membuktikan pekerjaan apa yang hilang, bukan sekadar menghitung jumlah kepala yang dapat dipangkas.
Efisiensi jangan dibayar rakyat
Ada bahaya ketika efisiensi hanya diukur dari penghematan anggaran pemerintah.
Bayangkan sebuah layanan publik ditutup karena dianggap sudah bisa dilakukan melalui aplikasi.
Di atas kertas, belanja pegawai turun. Namun bagi warga desa yang tidak memiliki internet memadai, lansia yang tidak memahami aplikasi, atau masyarakat yang datanya bermasalah, biaya pelayanan justru meningkat.
Ongkos transportasi, waktu yang hilang, dan kesulitan memperoleh bantuan adalah biaya sosial yang tidak tercatat dalam laporan belanja negara.
Ini artinya, efisiensi birokrasi tidak boleh hanya diukur dari berapa rupiah yang dipangkas.
Ukurannya harus mencakup apakah waktu pelayanan turun, biaya masyarakat berkurang, kesalahan administrasi menurun, dan akses publik membaik.
Jika tidak, penghematan pemerintah hanya memindahkan biaya dari negara kepada rakyat.
Kelompok miskin akan menjadi pihak yang paling rentan.
Mereka memiliki paling sedikit pilihan ketika layanan publik menjadi semakin digital dan impersonal.
Kelas menengah dan pelaku usaha kecil juga menanggung biaya ketika proses administrasi menjadi lebih rumit karena tidak tersedia aparatur yang dapat membantu.
Jangan lawan AI, kuasai AI
Indonesia tidak perlu memilih antara ASN dan AI.
Pilihannya adalah ASN yang bekerja tanpa AI atau ASN yang bekerja dengan AI.
BKN sendiri menyatakan ASN Digital telah mengintegrasikan 47 layanan manajemen ASN dan digunakan lebih dari 6,2 juta ASN.
Ekosistem ini juga diarahkan untuk memanfaatkan AI dalam mengelola data sekitar 6,7 juta ASN sebagai basis pemetaan dan pengembangan talenta nasional.
Arah ini harus diperkuat.
Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru mengubah ukuran organisasi ASN secara drastis.
Langkah pertama harus berupa audit pekerjaan nasional.
Pemerintah perlu memetakan pekerjaan mana yang dapat sepenuhnya diotomatisasi, mana yang dapat diperkuat AI, dan mana yang tetap membutuhkan manusia.
Pegawai yang pekerjaannya terdampak otomatisasi tidak harus langsung diberhentikan.
Mereka dapat dilatih ulang, dipindahkan ke fungsi yang kekurangan tenaga, atau diarahkan pada pekerjaan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Sebaliknya, rekrutmen ASN ke depan harus lebih selektif.
Negara tidak boleh terus merekrut untuk pekerjaan yang sebenarnya sedang menuju otomatisasi.
Kompetensi digital, data, AI, analisis kebijakan, komunikasi publik, dan problem solving harus menjadi bagian penting dari profil ASN masa depan.
AI juga tidak boleh menjadi tempat pemerintah bersembunyi dari tanggung jawab.
Setiap keputusan berbasis AI yang menyangkut hak warga harus tetap memiliki manusia yang bertanggung jawab, mekanisme keberatan, dan pengawasan yang jelas.
Pada akhirnya, perdebatan tentang 6,7 juta ASN tidak boleh berhenti pada pertanyaan berapa orang yang dapat digantikan mesin.
Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak waktu aparatur selama ini terbuang untuk pekerjaan administratif yang sebenarnya dapat dilakukan teknologi, sementara masyarakat masih menunggu layanan yang membutuhkan kehadiran manusia.
Oleh karena itu, pemerintah, DPR, BKN, Kementerian PANRB, dan pemerintah daerah harus menjadikan AI sebagai instrumen transformasi birokrasi, bukan sekadar alat pemangkasan pegawai.
Indonesia tidak membutuhkan birokrasi yang sekadar lebih kecil. Indonesia membutuhkan birokrasi yang lebih produktif, lebih cepat, lebih akuntabel, dan tetap manusiawi.
AI seharusnya mengurangi pekerjaan birokrasi yang tidak perlu, sehingga ASN dapat lebih banyak bekerja untuk rakyat.
Bukan sebaliknya, membuat negara semakin jauh dari rakyat
