Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Pekan lalu di minggu kedua Juni 2025, Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan merencanakan stimulus Bantuan Subsidi Upah, direncanakan pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 untuk periode Juni–Juli kepada sekitar 17,3 juta pekerja formal.
Ini sangat terdengar megah di permukaan, namun di lapangan banyak pekerja berupah rendah yang berpotensi menerima stimulus akan kesulitan karena persyaratan yang tidak mudah.
Pertanyaan mendasar muncul: apakah BSU ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan, atau hanya menjadi populis fiskal yang terlambat (too late, too little) untuk mengatasi tekanan biaya hidup yang kian membebani?
Dampak Langsung Terhalang Data Tidak Valid
Idealnya, BSU memperkuat daya beli pekerja berupah rendah yang memiliki kecenderungan menghabiskan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Analogi sederhananya, seperti menambah bahan bakar ke sepeda motor yang hampir kehabisan bensin: tanpa tambahan bensin, perjalanan berhenti di tengah jalan.
Namun, “bahan bakar” BSU ini sering kali tidak sampai ke tangki yang tepat, karena data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi basis penyaluran belum menangkap jutaan pekerja informal, honorer, dan tenaga kontrak yang bekerja di sektor mikro.
Ketika data primer tidak valid, dampak langsung pada daya beli hanya menjadi angan.
Para pekerja marginal yang justru paling rentan terjebak dalam gap data, menunggu di pinggir jalan sementara roda ekonomi terus berputar.
Efektivitas Jangka Pendek: Stimulus yang Terlambat
Ketika ekonomi domestik menghadapi perlambatan global, pemerintah membutuhkan stimulus cepat.
BSU pada dasarnya adalah instrumen fiskal jangka pendek yang dapat memacu konsumsi rumah tangga.
Seperti suntikan adrenalin bagi pasien kritis, suntikan yang terlambat atau dosisnya tak memadai tidak akan menyelamatkan jiwa.
Dengan besaran Rp 600.000 sekali bayar untuk dua bulan, nilai program ini terbilang simbolis dibanding lonjakan harga komoditas pokok dan biaya transportasi yang melonjak hingga puluhan persen tahun ini.
Justru, kalau tersalur tepat dan cepat, BSU bisa menahan laju penurunan konsumsi.
Sayangnya, prosedur verifikasi yang berbelit dan jadwal pencairan yang bergeser membuat efek multiplikator fiskal menjadi redup, bak obat yang dijual kadaluwarsa.
Perbandingan Instrumen: Terlalu Sedikit untuk Bertahan
Dibanding insentif pajak dan program padat karya, BSU memang unggul dalam kecepatan implementasi—jika data tepat.
Namun, dalam realitas saat ini, kecepatan itu tergerus oleh kendala administrasi.
Analogi yang lebih gamblang: insentif pajak ibarat membangun fondasi rumah untuk investasi jangka panjang, sementara BSU ibarat menambal atap bocor saat hujan deras.
Jika atap bocor di banyak sisi, tambalan satu-dua tak akan menyelamatkan furnitur di ruang tamu.
Program padat karya, di sisi lain, menambah lapangan kerja sekaligus mendorong pembentukan infrastruktur lokal, memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan.
Namun ia memerlukan waktu perencanaan dan pelibatan banyak pihak.
BSU yang terlambat dan berskala terbatas hanya menjadi tempelan kecil yang sulit menjaga momentum pemulihan.
Risiko Inflasi dan Distorsi Pasar Tenaga Kerja
Menjalankan BSU terus-menerus tanpa exit strategy bagaikan memompa karet dalam tanpa lubang angin.
Pada satu titik, tekanan permintaan akan memicu kenaikan harga jika penawaran tidak meningkat. Inflasi permintaan ini akan menimpa produk pangan dan jasa dasar, menimbulkan ketidakadilan baru karena daya beli kelompok paling rentan justru terkikis.
Selain itu, distorsi pasar tenaga kerja muncul ketika pekerja berpikir, “Lebih baik bertahan di pekerjaan berupah rendah yang diganjar BSU, daripada cari kerja dengan upah sedikit lebih tinggi tapi tanpa jaminan.”
Pun, beban fiskal jangka panjang bisa membelit keuangan negara, memaksa defisit jalan di tempat tanpa ruang melakukan reformasi struktural.
Tanpa skema pencabutan bertahap dan program pengembangan
keterampilan, risiko-risiko tersebut akan membayangi.
BSU di Tengah Ketidakpastian Global: Bantalan yang Rapuh
Di era ketidakpastian ekonomi nasional, proyeksi pelemahan pertumbuhan ekonomi dan berbagai ketegangan global, BSU tampak sebagai bantalan domestik.
Sayangnya, ukuran bantalan ini terlalu tipis.
BSU tidak memperbaiki produktivitas, tidak meningkatkan nilai tambah sektor ekspor, dan tidak mendorong transisi pekerja informal ke formal.
Jika ekonomi nasioanl kembali melambat di semester kedua 2025, tekanan eksternal akan menambah beban defisit neraca transaksi berjalan dan memaksa rupiah fluktuatif.
BSU sekadar memberikan penyangga kecil di permukaan, tanpa menyentuh akar persoalan yang mengakar pada produktivitas dan daya saing.
Gagasan Solutif: Kombinasi Kebijakan dan Pendekatan Kemanusiaan
Untuk membuat BSU benar-benar berdaya dan adil, pemerintah perlu mengatasi dua persoalan utama: validitas data dan desain kebijakan yang bersinergi.
Pertama, perbaikan basis data BPJS Ketenagakerjaan harus dipercepat melalui sinergi dengan Dukcapil, Kemendes, dan lembaga seperti Koperasi dan Serikat Pekerja—agar pekerja informal dan honorer tertangkap dalam jaring bantuan.
Kedua, BSU harus diintegrasikan dengan program vokasi dan pelatihan kerja, misalnya kursus digital untuk pekerja industri kreatif atau pelatihan agribisnis untuk petani muda.
Dengan begitu, efek BSU tidak berhenti di transaksi konsumsi, melainkan mendorong peningkatan kapasitas dan transisi ke pekerjaan lebih produktif.
Seperti memberi alat pancing ketimbang sekadar ikan di meja makan satu kali.
Ketiga, kebijakan padat karya berbasis desa dan urban, insentif fiskal pada sektor padat karya hijau, serta subsidi energi bersyarat dapat memperluas dampak.
Pemerintah dapat memadukan skema BSU dengan padat karya untuk perbaikan infrastruktur kecil—jalan kampung, irigasi, revitalisasi pasar tradisional—sehingga nilai tambah datang dari aktivitas ekonomi riil.
Bantuan langsung yang dipadukan dengan menciptakan lapangan kerja membawa efek multiplikator yang lebih tangguh, seperti menanam pohon di tanah yang gersang: tidak hanya menahan erosi hari ini, tapi juga memberikan buah di masa depan.
Mengutamakan Keadilan Sosial dan Suara Pekerja Marginal
Kebijakan stimulus sejatinya adalah alat untuk memperkuat fondasi keadilan sosial.
BSU yang too little, too late menjadi bukti ketidaksinkronan antara keluhan pekerja di lapangan dan respons kebijakan.
Kebijakan publik yang tepat menuntut agar setiap rupiah pajak yang digelontorkan: pertama, benar-benar menyentuh yang paling membutuhkan;
kedua, menyertakan mekanisme evaluasi berkelanjutan;
ketiga, memprioritaskan masa depan generasi pekerja melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas.
Dari Suntikan Kilat Menuju Terapi Rehabilitatif
BSU adalah suntikan kilat yang bisa dapat menyelamatkan nyawa ekonomi sesaat dalam kondisi kritis.
Namun, tanpa terapi rehabilitatif berupa perbaikan data, pelatihan vokasi, dan program padat karya sinergis, pasien ekonomi kita akan kembali kritis di episode berikutnya.
Saatnya beralih dari kebijakan fiskal reaktif menjadi kebijakan fiskal proaktif yang mengedepankan daya tahan jangka panjang dan keadilan sosial.
Jika tidak, BSU akan selamanya menjadi cerita tentang “rupiah yang terlambat” dan “data yang ingkar janji” bagi mereka yang paling membutuhkan.
END
