JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Komisi II DPR RI secara resmi menyatakan komitmennya untuk melakukan kajian mendalam terhadap salinan fisik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini diambil parlemen untuk merespons dinamika hukum ketatanegaraan serta menjaga transparansi publik pasca-sidang di MK.
Meski MK secara formal menolak gugatan pemohon karena masalah kedudukan hukum (legal standing), hakim konstitusi melemparkan pertimbangan krusial dalam dokumen putusan tersebut. MK menyebutkan bahwa fakta persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kesetaraan ijazah luar negeri Gibran dengan tingkat SMA sederajat. Substansi pemeriksaan kelayakan administrasi ini dinilai MK menjadi ranah pengawasan lembaga berwenang, yakni DPR RI.
Fokus Evaluasi Parlemen
Komisi II DPR RI yang membidangi urusan politik dan pemerintahan akan membedah salinan putusan secara komprehensif setelah dokumen resmi diterima. Ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian parlemen:
Evaluasi Penyelenggara Pemilu. DPR berkomitmen memanggil KPU dan Bawaslu untuk mengklarifikasi proses verifikasi berkas administrasi pada Pilpres 2024. Hal ini menyusul temuan persidangan bahwa dokumen yang dilampirkan disinyalir berupa certificate of attendance, bukan bukti kelulusan.
Reformasi Regulasi Pemilu. Temuan hukum dari MK ini akan menjadi catatan kritis bagi Panitia Kerja (Panja) DPR dalam menyusun draf perubahan Undang-Undang Pemilu guna memperketat celah verifikasi di masa depan.
Transparansi Aspirasi Publik. Parlemen menegaskan fungsinya sebagai wadah aspirasi masyarakat yang menuntut kejelasan etika serta legalitas moral kepemimpinan nasional.
Peta Politik Parlemen Menghangat
Komitmen kajian ini langsung memicu polarisasi di internal DPR RI. Fraksi-fraksi dari partai oposisi seperti PDIP dan PKB mulai mendorong opsi yang lebih konkret, termasuk usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki keabsahan administrasi tersebut.
Sebaliknya, fraksi-fraksi koalisi pendukung pemerintah seperti Gerindra dan Golkar bersikap defensif. Mereka menekankan bahwa posisi hukum Gibran sebagai Wakil Presiden tetap sah dan memiliki legitimasi penuh karena secara formal petitum gugatan pemohon telah ditolak oleh MK.
Kajian komprehensif Komisi II DPR RI ini diproyeksikan menjadi panggung politik utama dalam beberapa pekan ke depan, yang tidak hanya menguji soliditas koalisi pemerintahan tetapi juga menentukan arah stabilitas politik nasional.
[KE/Red]
