KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mendorong agar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengarahkan Gubernur Papua Lukas Enembe, agar mematuhi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lukas Enembe, hingga saat ini diketahui masih kader Partai Demokrat, dan masih menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua periode 2022-2027.
Permintaan tersebut disampaikan Boyamin Saiman, melalui pesan suara, pada Selasa 27 September 2022.
“ Saya memohon pada Pak SBY untuk bersedia untuk memberikan arahan atau imbauan kepada pak LE (Lukas Enembe) selaku Gubernur juga pengurus Demokrat Papua, ketuanya bahkan ya untuk menghadiri pemeriksaan,” kata Boyamin.
“ Ini menunjukkan semua partai patuh hukum dan mendukung proses-prosesnya,” lanjutnya.
Menurut Boyamin, Lukas seharusnya datang ke KPK untuk mengikuti proses hukum dengan menjalani pemeriksaan. Ia pun meyakini, bahwa KPK bakal melakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Sebut Boyamin, apabila Lukas sedang menderita sakit, maka pemeriksaan akan ditunda.
“ Nanti kalau sakit ya diberobatkan,” ujarnya.
Diketahui, KPK tengah memproses hukum Lukas Enembe, atas dugaan penerimaan gratifikasi. Penyidik KPK telah mengirimkan surat panggilan, namun Lukas belum memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sakit.
Terkait kasus yang menjerat Lukas Enembe, KPK menyatakan bakal mengembangkan kasus tersebut ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), setelah nanti ditemukan bukti yang cukup bahwa uang diduga hasil suap dan gratifikasi telah disamarkan atau dibelanjakan.
Dalam hal ini, KPK meninak lanjuti informasi mengenai transaksi perjudian di sebuah kasino oleh Lukas sebesar Rp 560 miliar.
Tokoh Papua minta Lukas Enembe menyerahkan diri ke KPK
Kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, juga mendapat perhatian sejumlah tokoh Papua. Mereka menyayangkan, adanya dugaan penyalahgunaan uang yang sangat banyak, di tengah warga Papua yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Salah satu tokoh Papua, Lambert Pekikir meminta kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk segera menyerahkan diri ke KPK, dan mematuhi segala proses hukum.
Lembert mengatakan, negara akan menempatkan rakyat sebagai tujuan. Namun saat ini, menurutnya, wilayah Papua dipimpin oleh orang-orang yang kurang peduli pada kesejahteraan rakyat.
Lembert Pekikir mendukung tindakan tegas terhadap Lukas Enembe maupun para pejabat daerah Papua yang korup.
Menurutnya, banyak pejabat Papua yang harus diperiksa, mulai tingkat provinsi hingga distrik, bahkan sampai kepala kampung.
Dikatakan Pekikir, tindakan tegas tidak akan memunculkan gejolak di wilayah Papua secara keseluruhan.
“ Saat ini hanya keluarga Lukas Enembe yang membela. Masyarakat lainnya sedang menunggu, apakah pemerintah bisa bertindak tegas terhadap Lukas Enembe, dan bagaimana Lukas Enembe dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,” kata Lembert Pekikir melalui keterangan tertulis, dilansir dari sindonews.com.
Lembert pun menghimbau kepada Lukas Enembe untuk patuh terhadap hukum terkait kasus yang dituduhkan kepadanya sebagai koruptor.
“ Jika merasa tidak bersalah dan kondisi kesehatan sudah memungkinkan, saya minta Lukas Enembe menyerahkan diri untuk diperiksa oleh pihak berwajib. Kalau Enembe tidak bersalah, kita semua rakyat akan berdiri dan tuntut nama baiknya karena dituduh tanpa bukti,” kata Lembert Pekikir, yang juga mantan Panglima OPM ini.
[nug/red]
