JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Kasus penyelewengan pangan berskala besar kembali mengguncang ibu kota. Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua rumah penyimpanan beras di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Dalam sidak tersebut, ditemukan sedikitnya 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disubsidi pemerintah sengaja dikemas ulang (repacking) menjadi beras kelas premium.
Praktik culas ini dilakukan untuk meraup keuntungan berlipat ganda secara instan. Beras SPHP yang seharusnya dibeli dari Bulog dengan harga murah (sekitar Rp11.500 hingga Rp12.500 per kilogram) dipindahkan ke dalam karung ukuran 50 kilogram, dioplos, dan diberi label premium untuk dijual kembali ke pasar dengan harga selangit mencapai Rp17.000 per kilogram.
Deteksi Pola Transaksi Mencurigakan
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, membeberkan bahwa terbongkarnya sindikat ini berawal dari pelacakan nomor polisi truk pengangkut dan rekaman CCTV di Kantor Bulog DKI Jakarta. Berdasarkan penelusuran digital pada sistem komputer pemasaran, pasokan beras tersebut dibeli secara resmi melalui aplikasi Klik SPHP oleh salah satu mitra Rumah Pangan Kita (RPK) berinisial RH, yang baru terdaftar sejak Agustus 2026.
Kecurigaan muncul setelah tim internal mendeteksi pola pemesanan yang tidak wajar. Jika biasanya satu outlet RPK hanya mampu menjual 2 hingga 4 ton beras dalam waktu satu minggu, tersangka RH justru kedapatan memesan beras sebanyak 4 ton setiap hari secara berturut-turut. Polisi bergerak cepat dan telah mengamankan pelaku utama.
Buntut Kelalaian, Enam Pejabat Dinonaktifkan
Buntut dari lemahnya fungsi pengawasan terhadap verifikasi invoice transaksi berturut-turut tersebut, manajemen pusat mengambil langkah tegas. Sebanyak enam pejabat di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Perum Bulog DKI Jakarta resmi dinonaktifkan sementara dari jabatannya.
“Penonaktifan dilakukan agar proses pemeriksaan oleh Satgas Pangan Polri tidak terganggu dan mencegah potensi penghilangan barang bukti,” tegas Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Bulog memastikan posisi-posisi kosong tersebut telah langsung diisi oleh pejabat baru per hari ini agar operasional pengawasan tidak mengalami jeda. Jika nantinya hasil investigasi membuktikan para pejabat tersebut bersih, nama baik dan hak kepegawaian mereka akan dipulihkan.
Menindaklanjuti skandal ini, Perum Bulog secara serentak langsung membentuk Satgas Khusus Penertiban di 554 cabang dari Sabang sampai Merauke. Satgas ini ditugaskan melakukan sidak massal ke seluruh mitra RPK di Indonesia demi memastikan beras subsidi rakyat tidak lagi jatuh ke tangan mafia pangan.
[KE/Red]
