Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta.
Mengapa Presiden Donald Trump yang berhasil kembali merebut Gedung Putih pada 2024 justru harus menyaksikan Partai Republik kehilangan kendali atas dua kamar Kongres Amerika Serikat hanya dua tahun kemudian?
Apakah rakyat Amerika berubah haluan secara ideologis, atau mereka sedang menghukum pemerintah yang dianggap gagal memperbaiki kehidupan ekonomi sehari-hari?
Pemilu sela atau midterm elections Amerika Serikat pada 3 November 2026 memberikan jawaban yang cukup jelas.
Dukungan politik bukanlah cek kosong yang dapat digunakan pemerintah selama satu periode kekuasaan.
Mandat rakyat dapat berubah ketika kebijakan yang dijanjikan tidak menghasilkan perbaikan kehidupan sebagaimana diharapkan.
Kemenangan Partai Demokrat dalam merebut mayoritas DPR atau House of Representatives dan Senat menjadi peristiwa politik yang menentukan arah pemerintahan Trump hingga 2028.
Namun, makna terpenting pemilu ini bukan sekadar berpindahnya kekuasaan dari Republik kepada Demokrat.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi masih memiliki kemampuan mengoreksi kekuasaan melalui ketidakpuasan ekonomi masyarakat.
Demokrat telah mengamankan sedikitnya 54 kursi Senat dan menambah setidaknya 30 kursi DPR, sementara sejumlah penghitungan masih berlangsung.
Kemenangan itu bahkan menjangkau wilayah yang selama puluhan tahun dikenal sebagai basis Republik.
Di Kansas, Demokrat memenangkan kursi Senat untuk pertama kalinya dalam 94 tahun.
Di Texas, Demokrat menembus dominasi politik Republik yang telah berlangsung beberapa dekade.
Pangsa suara Republik menurun dibandingkan perolehan Trump pada 2024 di sekitar 99 persen dari 2.200 county yang sebagian besar suaranya telah dihitung.
Perbandingan tersebut memang melibatkan dua jenis pemilihan yang berbeda.
Akan tetapi, luasnya pergeseran suara menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintahan bukan lagi fenomena lokal.
Inilah pesan pertama demokrasi Amerika: presiden boleh memenangkan pemilu, tetapi rakyat tetap memegang hak untuk mengoreksi arah kekuasaannya.
Ketika Pertumbuhan Ekonomi Tidak Menyelamatkan Pemerintah
Kekalahan Republik menjadi semakin menarik karena perekonomian Amerika sebenarnya tidak berada dalam kondisi kontraksi.
Bureau of Economic Analysis mencatat produk domestik bruto riil Amerika tumbuh 3,4 persen secara tahunan-teranualisasi pada kuartal III-2026, meningkat dibandingkan 2,2 persen pada kuartal sebelumnya.
Angka itu menunjukkan aktivitas ekonomi masih berekspansi.
Namun, pertumbuhan tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan partai pemerintah.
Bureau of Labor Statistics melaporkan inflasi September 2026 mencapai 3,7 persen secara tahunan.
Harga bensin bahkan melonjak 9,1 persen hanya dalam satu bulan dan menjadi penyumbang terbesar kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,6 persen.
Ini artinya, perekonomian dapat tumbuh ketika rumah tangga tetap merasakan tekanan harga.
Peningkatan produksi nasional tidak otomatis berarti kemampuan membeli kebutuhan pokok juga meningkat.
Hasil exit poll CBS News memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu pendorong utama perpindahan dukungan politik.
Banyak pemilih menyatakan kondisi keuangan mereka memburuk dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Kelompok perempuan, pemilih muda, dan pemilih Latino yang sempat memberikan tambahan dukungan kepada Trump pada 2024 justru beralih mendukung Demokrat.
Pemilih independen juga berperan penting dalam menentukan kemenangan tersebut.
Temuan ini memperlihatkan adanya jarak antara indikator keberhasilan yang dibanggakan pemerintah dan ukuran kesejahteraan yang digunakan masyarakat.
Pemerintah membaca ekonomi melalui pertumbuhan PDB, investasi, dan aktivitas perusahaan.
Sementara masyarakat menilai ekonomi dari harga makanan, biaya transportasi, cicilan rumah, kesempatan bekerja, dan sisa pendapatan setelah membayar kebutuhan bulanan.
Ketika kedua ukuran tersebut bergerak ke arah berbeda, legitimasi ekonomi pemerintah mulai menghadapi persoalan.
Situasi semakin rumit akibat kebijakan tarif impor dan perang Amerika dengan Iran.
Keduanya turut meningkatkan ketidakpastian dan tekanan biaya energi.
Wakil Presiden JD Vance bahkan secara terbuka mengaitkan kekalahan Republik dengan perang Iran.
Pernyataan itu tentu merupakan penilaian politik yang masih dapat diperdebatkan.
Namun, hubungan antara keputusan geopolitik dan tekanan ekonomi rumah tangga tidak dapat diabaikan.
Tarif impor mungkin dimaksudkan melindungi industri domestik.
Namun, ketika kebijakan tersebut meningkatkan biaya barang dan bahan baku, sebagian bebannya dapat berpindah kepada konsumen.
Demikian pula perang yang meningkatkan harga energi.
Keputusan berada di tingkat negara, sementara konsekuensinya menjangkau pompa bensin, supermarket, dan anggaran keluarga.
Pada titik inilah masyarakat dapat menilai bahwa kebijakan yang diklaim melindungi kepentingan nasional justru belum tentu melindungi kemampuan ekonomi rakyat.
Pemilu sela Amerika menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari tujuan pemerintah.
Keberhasilan harus diuji melalui dampaknya terhadap masyarakat yang menanggung biaya kebijakan tersebut.
Demokrasi Juga Mengubah Siapa yang Bisa Memimpin
Ada pesan kedua yang tidak kalah penting dari pemilu Amerika 2026.
Selain mengubah keseimbangan kekuasaan, pemilih juga menghasilkan sejumlah kemenangan bersejarah yang memperluas representasi politik.
Abdul El-Sayed dari Michigan menjadi Muslim pertama yang terpilih sebagai anggota Senat Amerika Serikat.
Keisha Lance Bottoms dari Georgia menjadi perempuan kulit hitam pertama yang terpilih sebagai gubernur negara bagian dalam sejarah Amerika.
Di New Mexico, Deb Haaland menjadi perempuan penduduk asli Amerika pertama yang terpilih sebagai gubernur.
Peggy Flanagan dari Minnesota mencatat sejarah sebagai perempuan penduduk asli Amerika pertama di Senat.
Pencapaian tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi bukan sekadar persaingan antarelite yang telah lama menguasai institusi politik.
Demokrasi juga menyangkut kesempatan bagi kelompok yang sebelumnya kurang terwakili untuk memperoleh mandat melalui proses elektoral.
Namun, keterwakilan identitas tidak boleh berhenti sebagai simbol kemajuan.
Terpilihnya pemimpin dari kelompok minoritas harus disertai kemampuan memperjuangkan pelayanan publik, kesempatan ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial yang lebih setara.
Pemilu Amerika memberikan pelajaran bahwa demokrasi memiliki dua tuntutan sekaligus.
Kekuasaan harus dapat dikoreksi, dan akses terhadap kekuasaan harus semakin terbuka.
Kedua tuntutan tersebut saling melengkapi.
Pergantian partai tanpa keterbukaan politik berisiko mempertahankan dominasi kelompok lama.
Sebaliknya, keberagaman pemimpin tanpa kebijakan yang memperbaiki kesejahteraan juga berisiko menghasilkan perubahan simbolis semata.
Demokrasi yang matang tidak cukup hanya menghasilkan tokoh-tokoh baru.
Demokrasi harus memungkinkan masyarakat memperoleh hasil kebijakan yang lebih baik.
Cermin bagi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia
Indonesia tentu memiliki sistem politik berbeda.
Tidak ada pemilu legislatif nasional di tengah masa jabatan presiden seperti di Amerika Serikat.
Namun, tidak adanya pemilu sela bukan berarti pemerintah Indonesia dapat menunggu lima tahun untuk mengetahui apakah kebijakannya benar-benar diterima masyarakat.
Pelajaran Amerika justru penting ketika pemerintah Indonesia terus menampilkan pertumbuhan ekonomi sebagai bukti keberhasilan pembangunan.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026.
Selama semester pertama 2026, pertumbuhan mencapai 5,45 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Namun, komposisi pertumbuhan tersebut perlu dicermati.
Konsumsi pemerintah pada kuartal II tumbuh 15,97 persen secara tahunan, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi keseluruhan.
Angka ini menunjukkan kuatnya dorongan belanja pemerintah, tetapi belum menjelaskan secara otomatis seberapa luas manfaatnya diterima rumah tangga.
Pada Mei 2026, BPS mencatat rata-rata upah buruh sebesar Rp3,39 juta per bulan, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau masih mencakup 22,93 juta penduduk.
Garis kemiskinan nasional berada pada Rp669.235 per kapita per bulan.
Penurunan kemiskinan tentu merupakan perkembangan positif.
Namun, angka tersebut belum menggambarkan seluruh rumah tangga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetapi tetap rentan menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau biaya kesehatan mendadak.
Bank Indonesia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen September 2026 sebesar 118,1 yang masih berada di zona optimistis.
Namun, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini justru menurun dari 109,4 menjadi 107,5.
Perbedaan antara harapan ekonomi dan penilaian atas kondisi saat ini penting diperhatikan.
Apalagi BPS mencatat inflasi Oktober 2026 sebesar 3,23 persen secara tahunan, dengan kenaikan harga pangan menjadi salah satu sumber tekanan.
Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kenaikan harga pangan memiliki dampak lebih besar karena sebagian signifikan pengeluaran mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan.
Oleh karena itu, pertanyaan ekonomi Indonesia seharusnya tidak berhenti pada apakah pertumbuhan mampu mencapai lima persen atau lebih.
Pertanyaan yang lebih menentukan adalah apakah pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan upah riil, menyediakan pekerjaan berkualitas, menurunkan biaya hidup, dan memperkuat ketahanan keuangan keluarga.
Ketika APBN membiayai proyek besar, subsidi, infrastruktur, dan berbagai program prioritas, evaluasinya tidak cukup hanya menyatakan anggaran telah terserap.
Pemerintah perlu membuktikan bahwa manfaat belanja tersebut benar-benar menjangkau masyarakat, bukan terkonsentrasi pada kontraktor besar, pemilik modal, atau kelompok yang memiliki akses lebih dekat terhadap pengambilan keputusan.
Di sinilah pengalaman Amerika menjadi relevan.
Kemarahan pemilih dapat tumbuh ketika mereka melihat pemerintah mengumumkan keberhasilan ekonomi, sementara pengalaman kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan perbaikan sebanding.
Jangan Menunggu Rakyat Menghukum Melalui Pemilu
Indonesia tidak perlu meniru seluruh mekanisme politik Amerika.
Namun, pemerintah dan DPR perlu memperkuat mekanisme koreksi kebijakan di antara dua pemilu.
Pertama, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPS perlu mengembangkan evaluasi pembangunan yang lebih menekankan kesejahteraan rumah tangga.
Pertumbuhan PDB harus dibaca bersama upah riil, pengeluaran masyarakat menurut kelompok pendapatan, kualitas pekerjaan, keterjangkauan pangan, dan kemampuan keluarga membiayai pendidikan serta kesehatan.
Kedua, setiap program APBN berskala besar perlu memiliki evaluasi dampak distribusional yang terbuka.
Masyarakat berhak mengetahui berapa banyak manfaat anggaran yang benar-benar diterima kelompok miskin, rentan, dan kelas menengah, serta seberapa besar manfaat tidak langsung yang mengalir kepada kelompok usaha besar.
Ketiga, DPR harus memperkuat fungsi pengawasan berbasis hasil, bukan sekadar memeriksa persentase penyerapan anggaran.
Pemeriksaan BPK, evaluasi Bappenas, dan data BPS perlu menjadi dasar koreksi program yang tidak efektif.
Keempat, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna bagi kelompok yang kurang terwakili, termasuk perempuan, pekerja informal, penyandang disabilitas, generasi muda, dan masyarakat daerah.
Partisipasi mereka diperlukan sejak perancangan kebijakan, bukan hanya ketika pemerintah membutuhkan legitimasi publik.
Kemenangan Demokrat pada 2026 juga belum menjamin bahwa kehidupan ekonomi Amerika otomatis membaik.
Partai pemenang tetap harus membuktikan kemampuannya menghasilkan kebijakan, bukan sekadar memanfaatkan ketidakpuasan terhadap Trump.
Itulah hakikat akuntabilitas demokrasi.
Baik pemerintah maupun oposisi tidak boleh menganggap kemenangan elektoral sebagai jaminan keberhasilan.
Bagi Indonesia, kesimpulannya jauh lebih mendasar.
Popularitas presiden, besarnya koalisi parlemen, dan pertumbuhan ekonomi yang positif bukan pengganti kesejahteraan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Demokrasi tidak cukup dinilai dari siapa yang memenangkan kekuasaan, melainkan dari apakah kekuasaan tersebut mampu memperbaiki kehidupan orang-orang yang memberikan mandat.
Pemilu sela Amerika membuktikan bahwa rakyat dapat menarik kembali dukungannya ketika jarak antara keberhasilan pemerintah dan kenyataan ekonomi rumah tangga semakin melebar.
Pemerintah Indonesia seharusnya tidak menunggu ketidakpuasan itu menumpuk hingga pemilu berikutnya.
Koreksi kebijakan harus dilakukan sejak sekarang, melalui anggaran yang lebih tepat sasaran, pengawasan yang independen, representasi yang terbuka, dan ukuran keberhasilan ekonomi yang berpijak pada kehidupan nyata masyarakat.
Sebab, pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan yang diumumkan pemerintah.
Rakyat hidup dari pendapatan yang mereka terima, harga yang harus mereka bayar, dan kesempatan yang dapat mereka berikan kepada anak-anaknya.
