JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah ini diambil demi menjaga fokus dan efektivitas kinerja pemerintahan agar tidak terganggu oleh dinamika yang sedang bergulir.
Informasi tersebut disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa sore, 10 November 2026. Pertemuan khusus antara Wapres Gibran dan Presiden Prabowo sendiri berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) ,” kata Prasetyo dalam konferensi pers Istana, Selasa [10/11/2026] .
Fokus pada Stabilitas Kinerja Kabinet
Mensesneg mengungkapkan bahwa alasan utama di balik niat pengunduran diri ini adalah komitmen Wapres Gibran untuk memastikan program-program strategis pemerintah tetap berjalan optimal. Gibran tidak ingin dinamika politik dan hukum terkait keabsahan dokumen pendidikannya menyita energi kabinet atau menurunkan produktivitas kerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Pernyataan ini mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian memicu wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Agar roda pemerintahan tetap berputar cepat tanpa kegaduhan politik, Gibran memilih mengambil sikap demi keberlanjutan kinerja nasional.
Selesaikan Jalur Hukum Tanpa Mengganggu Tugas Negara
Mensesneg meluruskan bahwa Presiden Prabowo tidak serta-merta menerima atau menolak keinginan tersebut. Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya secara mandiri melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab agar proses personal tersebut diselesaikan di jalur yang tepat, tanpa mengorbankan agenda-agenda besar dan kinerja sehari-hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden Prabowo pun telah memberikan sejumlah arahan strategis terkait langkah hukum dan politik yang harus ditempuh ke depan.
[KE/Red]
