JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co — Babak baru penanganan skandal penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto memasuki fase krusial. Mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa putusan PTDH diambil setelah Ahrie terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela serta pelanggaran berat. Ahrie dinilai menyalahgunakan wewenang secara ilegal melalui akses perangkat teknologi intelijen Lawful Interception Management System (LIMS).
Tindakan penyadapan tidak berizin tersebut tidak hanya menyasar perangkat komunikasi milik Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga meluas ke sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh politik, aktivis, hingga kalangan pengusaha dan media sepanjang periode 2025–2026.
Irjen Ahrie Sonta menjadi perwira tinggi pertama yang menerima sanksi pemecatan dalam pusaran kasus ini. Skandal besar ini turut menyeret nama sejumlah petinggi korps bhayangkara lainnya, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Merespons putusan sidang etik tertinggi tersebut, kubu Irjen Ahrie Sonta menyatakan tidak menerima hasil sidang dan akan mengajukan upaya banding. Di sisi lain, langkah ketat internal Polri ini berjalan beriringan dengan tensi politik di Senayan, di mana Komisi III DPR RI telah menjadwalkan pemanggilan serta mendorong pengusutan tuntas aktor intelektual di balik jaringan penyadapan tersebut.
[KE/Red]
