JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co – Pemerintah terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar keuangan internasional yang dipicu oleh ketidakpastian geopolitik dan arah kebijakan ekonomi global. Meski tekanan menguat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keyakinannya bahwa rupiah tidak akan menyentuh level Rp19.000 per dolar Amerika Serikat (AS), mengingat fundamental ekonomi Indonesia yang masih solid.
Optimisme ini muncul di tengah tantangan nyata akibat keperkasaan dolar AS dan sikap wait and see para investor terhadap aset-aset di negara berkembang. Pemerintah menilai tekanan ini harus direspons secara cepat melalui sinergi kebijakan ekonomi, penguatan sektor keuangan, serta pemeliharaan kepercayaan pasar.
Menurut Airlangga, stabilitas makroekonomi, posisi cadangan devisa yang kuat, dan koordinasi solid antara Pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) menjadi modal utama dan jangkar penting dalam menjaga ketahanan mata uang Garuda dari gejolak eksternal.
Dinamika ekonomi global saat ini memang memberikan pengaruh langsung yang cukup signifikan terhadap pasar domestik. Sebagai gambaran, pada perdagangan 28 Oktober 2026, rupiah ditutup melemah ke posisi Rp18.184 per dolar AS. Pergerakan ini memperlihatkan betapa sensitifnya mata uang nasional terhadap sentimen internasional.
Tantangan utama saat ini bersumber dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan dan pasokan energi dunia, yang pada gilirannya memicu kekhawatiran pasar akan gangguan distribusi minyak dan komoditas strategis lainnya.
Kenaikan harga minyak global menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena Indonesia berstatus sebagai importir energi net (net oil importer). Jika harga minyak bertahan tinggi, beban impor akan membengkak dan meningkatkan permintaan dolar AS di dalam negeri. Tekanan ini tidak hanya berdampak pada nilai tukar, tetapi juga berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui lonjakan subsidi serta kompensasi energi.
Selain geopolitik, arah kebijakan moneter AS berupa penyesuaian suku bunga acuan (Fed Funds Rate) dan ekspektasi pasar terhadap bank sentral AS turut memicu volatilitas aliran modal. Peningkatan imbal hasil aset berbasis dolar cenderung memicu penarikan dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Guna meredam fluktuasi yang berlebihan, Bank Indonesia konsisten menerapkan strategi intervensi di pasar valuta asing (valas), baik melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri. Langkah ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan valas secara sehat.
Ketahanan moneter ini didukung oleh posisi cadangan devisa Indonesia yang mencapai US$146,3 miliar pada akhir September 2026. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional dan memberi ruang bagi BI dalam melakukan langkah stabilisasi nilai tukar.
Di sisi lain, penguatan dari sektor riil juga terus dipacu. Pemerintah berfokus memperkuat devisa jangka panjang melalui peningkatan kinerja ekspor, pengembangan industri bernilai tambah tinggi, dan akselerasi hilirisasi sumber daya alam. Langkah ini dibarengi dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif guna menarik modal jangka panjang (Foreign Direct Investment) agar tidak terlalu bergantung pada investasi portofolio yang bersifat jangka pendek (hot money).
Penguatan di sektor keuangan, transparansi, serta tata kelola pasar modal juga menjadi prioritas. Kepercayaan investor asing maupun domestik dijaga melalui keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pengawasan pasar.
Kendati optimistis, pemerintah tetap mewaspadai dampak pelemahan rupiah terhadap dunia usaha dan daya beli masyarakat. Kenaikan biaya impor berpotensi mengerek harga bahan baku industri dan produk konsumsi. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok menjadi benteng utama pertahanan ekonomi nasional saat ini.
Pernyataan Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal yang cukup untuk bertahan. Namun, ke depan, ketahanan ekonomi tidak boleh hanya bergantung pada intervensi jangka pendek. Konsistensi dalam meningkatkan produktivitas nasional, penguatan ekspor, dan kemandirian industri adalah kunci utama demi mewujudkan stabilitas ekonomi yang inklusif dan ekselen.
[KE/Rel]
