JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen pada industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Upaya ini diwujudkan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.
Langkah strategis tersebut menjadi bagian dari komitmen OJK untuk membangun industri LPBBTI yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman siber maupun risiko operasional layanan keuangan digital.
Beralih ke Ketahanan Siber
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, dalam peluncuran pedoman tersebut di Jakarta, Selasa (10/11/2026), menegaskan bahwa industri LPBBTI harus bergeser dari pendekatan yang hanya berfokus pada keamanan siber (cyber security) menuju penguatan ketahanan siber (cyber resilience).
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman.
Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI mencakup lima aspek utama, yakni:
- Tata kelola keamanan siber
- Identifikasi keamanan siber
- Pelindungan keamanan siber
- Deteksi dan pemantauan
- Penanganan dan pemulihan insiden siber
Selain itu, pedoman ini dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) guna mengukur tingkat maturitas keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, serta menyusun langkah perbaikan secara terukur. Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko sesuai skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman juga menekankan bahwa keamanan dan ketahanan siber bukan semata tanggung jawab fungsi teknologi informasi, melainkan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang menuntut keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.
Sinergi Lintas Pemangku Kepentingan
Pada kesempatan yang sama, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menegaskan bahwa ancaman siber kini telah menjadi risiko bisnis. Risiko tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan.
Oleh karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan. Pedoman ini disusun oleh OJK dengan dukungan serta masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter.
Penguatan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen
Selain peluncuran pedoman siber, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Kesepakatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat praktik penagihan yang beretika, profesional, dan bertanggung jawab.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegas Agusman.
Melalui kedua inisiatif tersebut, OJK mendorong seluruh penyelenggara LPBBTI untuk konsisten menjaga keamanan data dan memberikan layanan yang aman bagi masyarakat demi mendukung pertumbuhan industri keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan.
(Redaksi/Kinerjaekselen)
