KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Adanya klaim dari organisasi masyarakat [ormas] yang mengaku mendapat mandat untuk menjalankan program makan bergizi gratis, secara tegas dibantah oleh Badan Gizi Nasional [BGN].
Klaim tersebut menurut BGN merupakan informasi keliru dan menyesatkan masyarakat.
“Klaim ini adalah informasi keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat. BGN tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas terkait program makan bergizi gratis,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan melalui keterangan tertulis, Kamis (26/12/2024).
Iwan menegaskan bahwa tindakan tersebut merusak reputasi lembaganya. Sehingga, pihaknya berencana untuk menempuh jalur hukum guna memberikan efek jera terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab itu.
“Hal seperti ini bukan hanya membingungkan masyarakat, tapi juga mencederai nama baik lembaga kami. Kami akan menempuh jalur hukum agar ada efek jera dan kejadian serupa tidak terulang,” kata Iwan.
Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Iwan mengimbau masyarakat supaya lebih kritis dan lebih dahulu memverifikasi informasi yang mengatasnamakan institusi pemerintah.
“Kami sangat berharap masyarakat tidak mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi,” katanya.
Diketahui, program Makan Bergizi Gratis dipastikan akan mulai dieksekusi pada awal tahun depan. Pemerintah China telah berkomitmen untuk ikut mendanai tersebut. Dukungan pendanaan itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) bertajuk Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia, yang ditekan Pemerintah China dengan Pemerintah Indonesia saat Prabowo bersua dengan Presiden China, Xi Jinping baru-baru ini.
“Ya mereka (Pemerintah China) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Senin (11/11/2024).
Pemerintah tidak menyebut nilai komitmen China untuk mendanai program tersebut. Program ini disebut bakal menelan anggaran sampai Rp800 miliar per hari.
[sur/red]