KINERJAEKSELEN.co, JAKARTA ‐‐ Pejabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Ketua KPK, Nawawi Pomolango hadir di kegiatan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas.
Rakornas tersebut bahas tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang melekat, terutama di Lingkungan Pemerintah Daerah, maupun hingga sampai ke masyarakat, sebagai langkah strategi yang komprehensif.
Acara yang di gelar kali ini berlangsung di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Selasa (6/2) pagi
Ini di lakukan tentunya untuk meningkatkan nilai sinergitas, kolaborasi dan mengimplementasikan strategi pendidikan antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah masing-masing, ungkapnya
Tito Karnavian juga menyampaikan kali ini kepala daerah menjadi leading sektor pergerakkan di setiap daerahnya masing-masing, ini adalah komitmen bersama, pemahaman ini sangatlah penting tentang. Pendidikan Antikorupsi, “jelas nya
Di harapkan untuk itu para kepala daerah harus mampu memiliki komitmen dan pengawasan konsep yang kuat, agar budaya antikorupsi bisa terwujud.
“Kalau saja kepala daerahnya tidak memiliki komitmen dan hanya pada seremonial, maka itu di pastikan tidak akan sukses, “terang nya
Maka kepada daerah harus lah betul-betul bekerja dengan baik, apalagi kini totalnya bisa mencapai 210. Penjabat atau Pj.
“Dan ini adalah momentum bagus untuk rekan-rekan Pj dalam upaya menciptakan pemerintahan yang antikorupsi, ”tegas Tito.
Menurutnya pendidikan antikorupsi sejak dini menjadi kunci terciptanya masyarakat bersama pemerintahan yang juga antikorupsi, hingga dapat menjadi senjata untuk mengurangi adanya tindakan kejahatan.
“Karena keberhasilan penegakan hukum adalah bukan dihitung dari banyaknya yang masuk penjara karena melanggar hukum, tetapi dari sedikit atau tidak ada lagi orang yang melakukan pelanggaran hukum termasuk melakukan tindakan korupsi, ”ungkapnya Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri.
Tak hanya itu selain penindakan juga harus memperkuat pencegahan dan pendidikan antikorupsi sejak dini, bisa di mulai dari lingkungan sekolah seperti PAUD, TK dan SD
“Ini sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan gerakan antikorupsi di Indonesia,
betapa pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini, saya yakin ini sangat lah berpengaruh, jika sudah tertanam, penindakkan tak perlu lagi ada, “tandasnya.
Selain itu Nawawi Pomolango, Ketua KPK RI juga mengatakan, program pendidikan antikorupsi merupakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, maka pendidikan antikorupsi menjadi bagian terpenting untuk bisa di terapkan mulai dari tingkat PAUD, SD hingga SMP.
KPK juga sangat lah berharap, apa yang kita koordinasikan dan sepakati hari ini akan kita tindaklanjuti bersama pada tingkat level teknis, percepatan implementasi di seluruh jenjang pendidikan.
Untuk itu, turut hadir pada acara Rakornas kali ini Inspektur dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Pj. Gubernur Banten, dan beberapa para kepala daerah yang hadir langsung maupun secara virtual.
“Acara ini juga di ikuti secara virtual oleh Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Negeri se Indonesia. Semoga ini dapat mempercepat gerakan masif implementasi pendidikan antikorupsi secara langsung, “pungkas nya [wm]
