Pakar Hukum Tata Negara: RKUHP berpotensi jadi alat kriminalisasi

KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera diketok oleh DPR RI. Namun sejumlah pakar menilai, bahwa RKUHP tersebut, masih memuat pasal-pasal bermasalah.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai, rencana pengesahan RKUHP berpotensi merusak Indonesia sebagai negara hukum. Sebab, kata dia, beberpa pasal dalam RKUHP bisa dengan mudah digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap rakyat.

“ Jadi, yang terjadi adalah kerusakan negara hukum dan demokrasi. Beberapa pasal dalam RKUHP bisa dengan mudah digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap rakyat,” kata Bivitri dalam diskusi Kedai Kopi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2022).

Bivitri mengungkapkan, salah satunya yaitu bentuk kritik masyarakat terhadap lembaga negara, kepala negara dan simbol negara, termasuk soal idiologi rakyat yang bertentangan dengan Pancasila.

“ Satu saja yang mengerikan sekali, kalau kita membahas soal idiologi yang bertentangan dengan Pancasila. Itu luas banget, bukan cuma marxisme, leninisme, kok bisa ya itu dikriminalkan. Tapi bahkan apapun yang dianggap bertentangan dengan Pancasila nanti bisa dipidana,” ujarnya.

Bivitri mengungkap, jika RKUHP disahkan, kritik dan kontrol dari rakyat untuk pemerintah makan dibatasi bahkan rentan dipidana. RKUHP dibuat hanya untuk kenyamanan penguasa, termasuk presiden.

Sebelumnya, DPR memastikan bakal mengesahkan RKUHP sebelum menjalani masa reses pada pertengahan Desember mendatang. Hal itu disampaikan Waki Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi disetujuinya RUU KUHP pada pembicaraan Tingkat I di Komisi III.

“Menurut hasil komunikasi dengan ibu Ketua DPR dalam waktu dekat kita akan rapimkan dan insyaallah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini RUU KUHP akan disahkan di paripurna DPR,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11).

Terkait masih adanya pasal yang dianggap kontroversi, Dasco meminta pemerintah agar melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai isu-isu krusial di RKUHP. Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar rencana pengesahan RKUHP tak menjadi polemik.

[CNN Indonesia/sur/red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *