KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata membeberkan alasan masih maraknya praktik politik uang yang masih terjadi di tengah masyarakat, hingga saat ini. Ia menyebutkan, salah satu penyebabnya adalah masalah integritas personal dari para pelakunya.
Alex menegaskan, semestinya masyarakat tidak bisa hanya mengharpakan kehadiran calon pimpinan yang berintegritas. Menurutnya, penting pula masyarakat sebagai pemilih untuk memiliki sikap integritas yang sama. Oleh sebab itu, kata dia masyarakat perlu menolak setiap tawaran uang untuk mencoblos calon tertentu.
“Kenapa money politic masih berjalan? Saya harus sampaikan 50 persen masyarakat kita belum sejahtera dan 50 persen lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik. Itu sebetulnya, syarat mutlak kalau kita ingin demokrasi kita sehat,” ujar Alex melalui keterangan persnya, Senin (14/8/2023).
Ia menegaskan, pemberantasan praktik politik uang bukanlah tugas KPK semata. Berdasarkan survei KPK, lanjut dia uang yang selama ini dibagikan berasal dari dugaan penyimpangan atau korupsi.
“Jadi, praktik politik uang sangat terkait dengan anggaran APBN maupun APBD. Maka, seluruh pemangku kepentingan, seperti inspektorat atau bendahara di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seharusnya juga ikut bertanggung jawab, dalam upaya menjaga APBN maupun APBD agar tidak dikorupsi,” tuturnya.
Alex turut menyesalkan kenyataan bahwa tidak semua masyarakat mau melaporkan praktik politik uang yang diketahuinya. Hal ini, menurutnya dipicu oleh ketakutan mereka bila melaporkannya bisa mengancam pribadi mereka.
“Persoalannya, sekali lagi, ini juga harus kami sampaikan, ternyata tidak semua masyarakat itu mau melaporkan perbuatan-perbuatan curang yang dia ketahui. Kenapa? Bisa mereka khawatir juga. ‘Kalau saya lapor, posisi saya selaku penyelenggara negara akan terancam,’ dan lain sebagainya,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan informasi yang diterimanya, soal banyaknya dugaan terjadi politik uang di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tengah suasana tahun politik, menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belakangan ini.
Mahfud mengatakan, dugaan politik uang ini disebabkan oleh upaya memenangkan Pemilu dengan membeli dukungan. Dugaan politik uang ini, kata dia tak bisa dipungkiri dari tingkat pejabat desa hingga masuk ke lingkungan KPU.
“Banyak (politik uang). Ada yang borongan melalui botoh-botoh, melalui pejabat-pejabat desa di kecamatan, di KPU. Banyak loh di KPU, meskipun sudah independen,” ujar Mahfud MD dalam diskusi virtual, Selasa (8/8/2023).
[nug/asumsi]
