KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad IM Shtayyeh melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, pada Senin 24 Oktober 2022 lalu, sekitar pukul 10.30 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah kerjasama kedua negara, khususnya dalam bidang ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara. Jajaran pejabat Indonesia yang hadir ialah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala BPOM Penny K Lukito, dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani.
Dari delegasi Palestina tampak hadir Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Riad NA Malki, Duta Besar Palestina di Indonesia Zuhair SM Al Shun, Gubernur Otoritas Moneter Palestina Feras AH Milhem, Penasihat PM untuk Hubungan Internasional Taghrid BI Senouar, dan Penasihat PM untuk Urusan Strategi Dauod FK Deek.
Presiden Jokowi kemudian mengajak PM Shtayyeh berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai. Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon meranti oleh Presiden Jokowi dan PM Shtayyeh. Selepas penanaman pohon, kedua pemimpin negara kemudian menuju beranda untuk berbincang sejenak sebelum menggelar pertemuan bilateral.
Agenda berikutnya, kedua pemimpin itu pun menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati oleh kedua negara. Sebelum seluruh acara diakhiri dengan jamuan santap siang di Ruang Garuda, kedua pemimpin memberikan pernyataan pers di Ruang Teratai.
‘’Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina,” ujar Presiden Jokowi.
Dukungan Indonesia
Pemerintah Indonesia juga terus ikut mencermati perkembangan di Palestina, termasuk dinamika politik internalnya. Selama puluhan tahun perjuangan Palestina terbelah menjadi dua fron, yakni Hamas dan Fatah. Keduanya mengambil jalan berbeda dalam menghadapi konflik wilayah dengan Israel. Fatah mengedepankan jalan diplomasi politik, sedangkan Hamas cenderung ke jalan militer.
Perbedaan ini menyulitkan Pemerintah Otoritas Nasional Palestina dalam mencari penyelesaian atas sengketa wilayahnya dengan Israel. Apalagi, Hamas telah mengambil alih pemerintahan atas wilayah Gaza sejak 2007. Pamerintah Otoritas Nasional Palestina praktis tak berdaulat di sana.
Sementara itu di wilayah Tepi Barat, 5.860 km2, hampir seukuran Pulau Bali, 15 persen dikuasai Israel, dengan membangun sekitar 115 pemukiman Yahudi, yang mana satu dengan lainnya saling terpisah. Sebagian telah menjadi kota. Antara satu kantung permukiman dengan yang lain dihubungan dengan jalan raya yang berpagar di kanan kirinya.
Negara Palestina itu sendiri sejak diproklamasikan di 1988 telah diakui oleh 147 negara (dari 193) anggota PBB. Indonesia sendiri telah memberikan pangakuan sejak 1988. Toh, pembelahan politik yang begitu dalam di Palestina membuat perjuangan politik bangsa itu tersendat.
Pemerintah Indonesia mendukung inisiatif untuk persatuan nasional di Palestina. ‘’Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina. Saya juga sampaikan, Indonesia terus mendukung agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB,” ucap Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyatakan kegembiraannya bahwa perdagangan kedua negara terus meningkat. Indonesia telah memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan bea masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina ke Indonesia. Fasilitas tersebut juga akan diberikan kepada produk-produk lain dari Palestina sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasitas (capasity building) untuk Palestina. Presiden Jokowi menyampaikan, MoU Perjanjian Hibah bantuan baru dari Pemerintah Indonesia kepada Palestina telah ditandatangani dan akan diserahkan lewat lembaga internasional seperti UNRWA dan ICRC.
“Bantuan ke Palestina ini bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil. Saat ini MUI tengah memproses pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Kota Hebron, Palestina,” ungkap Presiden Jokowi.
Indonesia juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.000 warga Palestina.
‘’Hari ini ditandatangani MoU pembangunan kapasitas untuk mendukung pendirian otoritas obat dan makanan independen di Palestina. Ke depan, pemberian bantuan pengembangan kapasitas ini akan terus kita dilakukan antara lain di bidang UMKM, e-commerce, dan penangangan bencana,” ujar Presiden pula.
Pada saat yang sama, PM Shtayyeh menyampaikan apresiasinya atas penandatanganan perjanjian kerja sama kedua negara. Ia berharap Indonesia dapat mencapai sukses dalam menyelenggarakan KTT G20 pada November mendatang.
‘’Kami mendoakan, semoga Indonesia sukses menyelenggarakan G20 tersebut dan kami berharap Indonesia bisa sampaikan pesan dukungan kepada Palestina pada forum G20 tersebut,” ucap PM Shtayyeh.
PM Shtayyeh mengapresiasi sambutan hangat dan upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung bangsa Palestina menuju kemerdekaan dan perdamaian.
“Terima kasih atas sambutan Yang Mulia dan kami sekali lagi juga mengapresiasi dukungan perjuangan Yang Mulia dalam mendukung bangsa Palestina dan mendukung rekosiliansi Palestina untuk tercapainya kemerdekaan dan perdamaian di Palestina,” tandasnya.
PM Muhammad Shtayyeh baru kali pertama datang ke Indonesia. Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas pernah berkunjung ke Jakarta, pada Oktober 2007.
Penulis: Putut Trihusodo
sumber: Indonesia.go.id