BANDUNG, KINERJAEKSELEN.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat memperkuat strategi pengendalian inflasi guna menghadapi lima momentum besar hingga tahun 2027. Kelima periode krusial tersebut meliputi Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru), Tahun Baru Imlek, Ramadan, Idulfitri, serta Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Langkah antisipasi ini dinilai mendesak lantaran lonjakan aktivitas masyarakat pada periode-periode tersebut berpotensi mendorong permintaan barang dan jasa secara masif. Jika tidak dikawal, kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas harga dan menggerus daya beli masyarakat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa menjaga laju inflasi tetap stabil adalah kunci utama untuk melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan data terbaru hingga Oktober 2026, inflasi tahunan (year on year) Kota Bandung tercatat sebesar 2,95 persen, dengan inflasi tahun kalender (year to date) di angka 2,18 persen. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kota Kembang pada semester II ini mampu melesat hingga 5,78 persen.
“Pada dasarnya, kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Salah satu syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali,” tegas Farhan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Selasa (3/11/2026).
Untuk mengantisipasi gejolak harga menjelang lima momentum itu, Pemkot Bandung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan mengintensifkan pemantauan harga di lapangan, memastikan kecukupan stok pangan, hingga mengawal kelancaran distribusi dari pasar induk ke pasar tradisional. Sinergi intensif juga terus dijalin bersama Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Khusus komoditas utama seperti beras, Farhan memastikan pasokan di Bandung dalam kondisi yang sangat aman karena memiliki surplus hingga 35.000 ton dari berbagai varietas, mulai dari beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) hingga kelas premium. Adapun harga rata-rata beras saat ini berada di angka Rp13.585 per kilogram, atau hanya terpaut Rp85 di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kita pastikan stoknya ada. Stok beras banyak sekali. Kita punya surplus beras sampai 35.000 ton,” imbuh Farhan.
Selain bahan pokok, Pemkot Bandung juga mewaspadai sejumlah komoditas lain yang kerap memicu inflasi kota, seperti bahan bakar minyak (BBM), biaya kontrak atau sewa rumah/kos-kosan, sigaret kretek putih, emas perhiasan, hingga sektor transportasi udara yang masuk dalam 10 besar penyumbang inflasi daerah.
Sektor Jasa dan Potensi Jutaan Perjalanan
Tingginya mobilitas ke Kota Bandung turut menjadi perhatian serius. Data per Oktober 2026 mencatat ada sekitar 18 juta perjalanan masuk (inbound) dan 14 juta perjalanan keluar (outbound) Kota Bandung. Surplus empat juta perjalanan ini dipandang Farhan sebagai ceruk ekonomi potensial untuk menggeliatkan sektor pariwisata dan jasa lokal.
Kondisi mobilitas yang tinggi ini juga diamini oleh Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri. Menurutnya, karakteristik Bandung sebagai kota jasa membuat kebutuhan pangan tidak hanya digerakkan oleh warga lokal, melainkan juga didorong oleh komuter dan jutaan wisatawan yang bertandang setiap bulannya.
“Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan, terutama bahan makanan. Sehingga ketersediaan pangan harus memperhitungkan seluruh aktivitas masyarakat yang masuk ke Kota Bandung,” jelas Nevi.
Nevi menambahkan, Bandung beruntung memiliki dua pasar induk strategis yang berfungsi sebagai katalisator rantai pasok untuk menjaga kestabilan harga hingga ke pasar-pasar tradisional di tingkat hilir.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Wilayah BI Jawa Barat, Junanto Herdiawan, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah taktis Pemkot Bandung. BI memperkirakan angka inflasi Kota Bandung akan tetap terjaga aman dalam rentang sasaran hingga akhir tahun 2026.
Kompleksitas inflasi di Ibu Kota Jawa Barat ini pun diakui oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Budi Kurnia. Menurutnya, dari total 27 kabupaten/kota di Jabar, Kota Bandung memegang variabel penghitungan inflasi yang paling dinamis dan kompleks, sehingga perhatian penuh memang harus dicurahkan ke wilayah ini.
[KE/Red]
