JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co — Dinamika politik di Senayan bergerak cepat seiring dibukanya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Partai Golongan Karya (Golkar) secara mengejutkan mulai menginisiasi pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah strategis ini diambil di tengah menguatnya isu pemakzulan serta konfirmasi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengenai niat mundur yang sempat disampaikan Wapres Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Inisiasi HMP oleh fraksi Golkar ini menjadi katalis utama meningkatnya tensi politik di Jakarta. Hak Menyatakan Pendapat merupakan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket, yang secara konstitusional dapat bermuara pada proses pemakzulan jika terbukti ada pelanggaran hukum atau kebijakan yang dinilai mencederai ketatanegaraan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan sudah ada anggota DPR dari Fraksi Golkar yang mengajukan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Ada,” kata Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Politisi senior Golkar ini menjelaskan, HMP merupakan hak konstitusional setiap anggota DPR, bukan hak yang digunakan atas nama fraksi. Karena itu, pengajuan tersebut tidak bisa langsung dianggap sebagai sikap resmi Partai Golkar.
“Saya tidak bisa mengklaim, ya, karena ini bukan hak yang digunakan oleh fraksi. Ini yang menggunakan hak ini adalah hak anggota dan itu dijamin secara konstitusional,” ujarnya.
Sikap politik Golkar ini mempertegas keretakan di internal koalisi pemerintahan, terutama setelah gelombang aksi unjuk rasa berskala besar memadati kawasan Monas dan gedung DPR RI. Massa menuntut kejelasan sikap parlemen terhadap kepemimpinan nasional pasca-pernyataan resmi dari pihak istana.
Hingga Selasa sore (10/11/2026), lobi-lobi antar-fraksi di DPR terus berjalan intensif. Golkar dikabarkan mulai menggalang dukungan dari partai-partai lain di Senayan untuk memenuhi syarat formil pengajuan HMP, sementara situasi di luar gedung parlemen terus dikawal ketat oleh aparat keamanan akibat eskalasi massa yang terus meningkat.
[KE/Red]
