JAKARTA, KINERJAEKSELEN.co — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, meluruskan pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai langkah hukum terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan. Syahganda secara tegas menepis klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan Gibran untuk melakukan perlawanan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Syahganda, sikap resmi dan pandangan hukum Presiden Prabowo mengenai persoalan tersebut sepenuhnya tercermin dalam penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Ia menjelaskan bahwa Yusril merupakan pejabat terakhir yang berdiskusi langsung dengan Kepala Negara di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026) sore, tepat setelah rangkaian acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional selesai.
“Saran Presiden yang benar itu adalah apa yang diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra,” ujar Syahganda dalam keterangannya kepada awak media, dikutip dari laporan CNN Indonesia.
Syahganda menilai sangat tidak mungkin Presiden Prabowo menganjurkan Gibran untuk kembali bertarung di meja hijau. Pasalnya, dalam pertemuan terakhir bersama Presiden, Yusril telah memaparkan secara komprehensif bahwa ruang perlawanan hukum terkait perkara tersebut sudah tertutup.
Sebelumnya, dalam keterangan terpisah di Istana Kepresidenan, Yusril menjabarkan bahwa dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), telah mengetuk palu atas persoalan dokumen pendidikan tersebut.
Karena putusan kedua lembaga yudikatif itu bersifat final dan mengikat (final and binding), tidak ada lagi celah maupun manfaat hukum untuk menggugat ke PTUN atau mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Terlebih lagi, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan upaya hukum lanjutan karena tidak berstatus sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara sebelumnya.
Pernyataan Kepala Bakom ini sekaligus menjawab silang pendapat yang mencuat ke publik pascapertemuan tertutup antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran pada Selasa pagi. Usai pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, Gibran sempat menyampaikan kepada wartawan bahwa dirinya berencana tetap berjuang di PTUN dengan menyiapkan seluruh berkas pendidikan dari jenjang SD hingga S-1 atas saran Presiden, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menempuh langkah PK di MA.
Melalui klarifikasi dari Bakom RI ini, pihak Istana menegaskan bahwa pemerintah menghormati penuh keputusan final lembaga peradilan dan tidak mendorong adanya langkah hukum baru di luar koridor yang telah diputuskan.
(red/kinerjaekselen)
