KINERJAEKSELEN.co, Medan — Bupati dan wali kota di Sumatra Utara (Sumut) merasa senang atas kebijakan Gubernur Sumut M Bobby Afif Nasution SE MM yang akan melunasi hutang Dana Bagi hasil (DBH) provinsi ke 33 kabupaten/kota.
Gubernur Sumut Bobby Nasution berjanji tahun 2025 ini melunasi hutang DBH sebesar Rp 2,2 triliun ke kabupaten/kota. Pelunasan hutang DBH itu untuk 2023-2024. Sedangkan untuk periode 2025, Gubernur Bobby Nasution mengatakan, Pemprov Sumut juga berkomitmen menyelesaikan di tahun ini tergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini sudah kita anggarkan di tahun 2025 untuk periode 2023-2024. Kita akan bayarkan. Untuk tahun berjalan 2025 kita (kabupaten/kota) harus bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan perolehan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor,” kata Bobby Nasution.
Hal itu dia sampaikan di hadapan bupati dan wali kota di Sumut saat memimpin rapat koordinasi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (13/3/2025).
Total DBH yang akan disalurkan Pemprov Sumut ke kabupaten/kota di 2025 (periode 2023-2024-2025) sekitar Rp 3,55 triliun. Namun, Bobby Nasution meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran agar bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 98%.
“Pembagian anggaran UHC itu kami sepakati 20% provinsi, 80% daerah. Nah, yang 80% itu bisa bapak-bapak ambil dari DBH, rata-rata hanya sekitar 25% dari DBH. Kalau yang sudah UHC kami tetap transfer DBH dan 20% anggaran untuk UHC. UHC ini sangat penting untuk masyarakat kita,” kata Bobby.
Janji Bobby inilah yang membuat gembira seluruh bupati/wali kota yang hadir di Aula Tengku Rizal Nurdin. Bupati/wali kota mendapat angin segar di tengah efisiensi yang menjadi kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto tahun ini.
Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, mengatakan, langkah yang diambil Gubernur Sumut merupakan terobosan yang luar biasa. Dia berharap realisasi penyaluran DBH bisa dilakukan segera sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan secepatnya.
“Kami bangga kebijakan yang diambil. Ini terobosan yang luar biasa dan mudah-mudahan secepatnya bisa kita realisasikan,” kata Amir Hamzah.
Selain dihadiri seluruh bupati/wali kota se-Sumut, rakor ini juga dihadiri Pj Sekda Pemprov Sumut M Armand Effendy Pohan. Selain itu, hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut dan OPD kabupaten/kota, seperti dikutip dari medanbisnisdaily.com, Sabtu (15/3/2025) sore.
(KTS/rel)
