Oleh: Tim Analisis Kinerjaekselen
Hari ini, Selasa (20/10/2026), genap dua tahun roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menakhodai Indonesia. Sebuah estafet kepemimpinan yang sejak awal membawa ekspektasi besar, namun kini mulai dihadapkan pada realitas geopolitik global yang dinamis serta dinamika domestik yang kian menghangat. Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa di jalanan Ibu Kota hari ini seolah menjadi lonceng pengingat: masyarakat sedang menuntut pembuktian atas janji-janji politik yang pernah digaungkan.
Dua tahun bukanlah waktu yang singkat, namun juga belum cukup untuk merampungkan seluruh visi besar. Jika kita menakar kinerja kabinet secara objektif, jalannya pemerintahan saat ini berada di persimpangan krusial antara ambisi melakukan lompatan besar ekonomi dan ujian berat dalam mempertahankan kredibilitas tata kelola.
Rapor Sektor Ekonomi: Tekanan Pasar Modal dan Hilirisasi
Di satu sisi, komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri dalam negeri patut diapresiasi. Langkah Kementerian Perindustrian yang terus mendorong sektor komoditas strategis—seperti penyiapan tenaga ahli di industri pangan dan hilirisasi—menunjukkan bahwa arah kebijakan jangka panjang berada pada jalur yang tepat untuk menciptakan nilai tambah domestik.
Namun, optimisme sektor riil ini berbanding terbalik dengan volatilitas yang terjadi di sektor finansial akhir-akhir ini. Pasar modal domestik tengah berada dalam fase krusial. Tekanan hebat pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat penyesuaian indeks MSCI menjadi ujian nyata bagi Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sini, publik menanti “resep” konkret dari pemerintah untuk meredam aksi jual panik investor dan membuktikan bahwa tata kelola pasar modal kita tetap kredibel serta resilien di tengah sentimen global.
Tantangan Tata Kelola: Isu Transparansi hingga Akar Rumput
Ujian terbesar pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun kedua ini justru terletak pada aspek transparansi dan komunikasi publik. Munculnya berbagai wacana kebijakan baru—salah satunya polemik skema penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Pedesaan (Kopdes) Merah Putih—menunjukkan adanya sumbatan komunikasi. Ketika publik dan tokoh daerah masih meraba-raba arah kebijakan, spekulasi liar pun tak terhindarkan. Penegasan bahwa pemerintah harus transparan dan tidak membiarkan masyarakat “menebak-nebak” menjadi catatan penting bagi manajemen komunikasi kabinet.
Di tingkat akar rumput, tantangan riil juga muncul dalam bentuk stabilitas distribusi energi. Kelangkaan dan antrean BBM yang sempat meluas di beberapa daerah strategis seperti Bali dan Jawa Timur menjadi indikator bahwa pengawasan tata kelola distribusi logistik nasional memerlukan pembenahan total. Komitmen Menko Energi untuk mengamankan pasokan harus segera dirasakan dampaknya secara nyata oleh masyarakat bawah, bukan sekadar menjadi pemanis narasi di meja rapat.
Catatan Penutup: Menatap Tiga Tahun Tersisa
Aksi mahasiswa yang membawa 5 tuntutan utama di depan Istana dan Parlemen hari ini sebaiknya tidak dipandang sebagai gangguan stabilitas, melainkan sebagai checks and balances yang sehat bagi demokrasi. Tuntutan akan transformasi ekonomi yang inklusif, penegakan hukum, dan ruang kebebasan berpendapat adalah cerminan dari harapan yang belum sepenuhnya tuntas diakomodasi.
Dua tahun pertama telah meletakkan fondasi dan memetakan masalah. Tiga tahun ke depan adalah pembuktian sesungguhnya bagi Prabowo-Gibran. Mampukah kabinet ini mengeksekusi kebijakan secara ekselen, atau justru terjebak dalam pusaran volatilitas ekonomi dan polemik regulasi? Kuncinya berada pada konsistensi penegakan hukum, transparansi tata kelola, dan keberpihakan yang nyata pada nasib rakyat kecil.
[red]
