KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Afirmasi pemerintah terhadap sektor UMKM cukup jelas. Apalagi sektor itu dinilai sebagai penyokong perekonomian nasional. Bahkan, sektor itu berkontribusi 61,07 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) per Maret 2021 juga menyebutkan, jumlah UMKM di tanah air mencapai 64,2 juta dengan nilai perputarannya mencapai Rp8,57 triliun.
Wajar saja, sektor itu dinilai sangat penting sebagai penyokong perekonomian nasional. Tidak ingin geliat sektor itu melemah pada tahun depan lantaran diprediksi dinamika ekonomi dunia bakal meredup, pemerintah pun berjanji terus memberikan sokongan ke sektor UMKM.
Salah satu instrumen pendorong agar sektor itu tetap menggeliat adalah optimalisasi kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah pun sudah mematok alokasi KUR pada 2023 sebesar Rp450 triliun.
Dengan nilai yang cukup fantastis itu, porsi KUR tersebut berpotensi untuk meningkatkan performa kredit usaha mikro kecil dan menengah. Di sisi lain, pemerintah juga berencana mengejar pangsa pembiayaan UMKM hingga 30 persen pada 2024.
Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan KUR sebesar Rp373,13 triliun. Merujuk data sampai dengan Oktober 2022, outstanding kredit kepada pelaku UMKM sebesar Rp1.237,8 triliun atau 19,6 persen dari total kredit perbankan yang mencapai Rp6.314,4 triliun.
Afirmasi terhadap sektor UMKM kembali ditegaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ketika menutup acara Rapat Pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jumat (2/12/2022). Airlangga Hartarto mengatakan bahwa peningkatan alokasi KUR untuk mendorong stabilitas ekonomi nasional di tengah proyeksi ketidakpastian kondisi ekonomi global pada 2023.
“Kemudian juga menjadi penting di tengah situasi seperti ini domestik ekonomi dijaga, dan untuk menjaga ekonomi kelas menengah (yang) dibangkitkan. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan terkait KUR untuk tahun depan anggarannya dinaikkan menjadi Rp450 triliun,” ujar Airlangga.
Selain dari sisi peningkatan porsi KUR, pemerintah juga memberikan subsidi bunga kredit kepada nasabah. Bunga kredit untuk pinjaman supermikro atau maksimal plafon Rp10 juta, ditetapkan sebesar 3 persen per tahun.
Sementara itu, bunga pinjaman untuk plafon antara Rp10 juta hingga Rp500 juta dipatok sebesar 6 persen per tahun untuk penerima pembiayaan tahap pertama. Bagi nasabah yang mengambil lagi pinjaman, bunga ditetapkan sebesar 7 persen per tahun.
“Ini sesuai permintaan Presiden. Presiden menargetkan kredit kelas menengah yang besarnya Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar pada 2024 ditargetkan naik menjadi Rp2.800 triliun,” katanya.
Data Bank Indonesia menyebutkan rata-rata kredit menengah pada tahun ini dilaporkan sebesar 20 persen dari jumlah kredit atau sekitar Rp1.200 triliun.
Data Bank Indonesia juga mencatat peningkatan kredit skala mikro tumbuh paling kuat sampai dengan Oktober 2022. Outstanding kredit mikro naik hingga 137,5 persen, lebih tinggi dari kredit skala kecil yang tumbuh 8,2 persen maupun kredit skala menengah yang masih terkontraksi.
Berdasarkan outlook anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023, alokasi subsidi bunga untuk KUR sebesar Rp40,94 triliun. Dalam rangka serapan KUR tercapai, pemerintah terus penyaluran KUR di antaranya memacu pembiayaan ke sektor pertanian yang dinilai prospektif dalam mendorong stabilitas ekonomi dalam negeri.
“Pemerintah siap (memberikan pendanaan) salah satunya kita sudah putuskan untuk ke agriculture. Karena apa? Karena selama pandemi Covid-19 sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian. Maka, agriculture kita siapkan kredit yang besarnya sampai Rp2 miliar yang merupakan kredit khusus tanpa agunan. Uang mukanya hanya 10 persen dan bunganya 6 persen,” katanya.
Harus diakui, roda perekonomian 2023 harus terus menggeliat di tengah perekonomian dunia yang lagi dilanda ketidakpastian. Di sisi lain, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan kinerja ekonomi di banyak negara.
Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, prospek kinerja yang positif tecermin pula dari industri perbankan nasional. Penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 11,9 persen secara tahunan pada Oktober 2022.
Pada saat bersamaan, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 9,4 persen secara tahunan, yang mengindikasikan dana mulai kembali mengalir ke sektor riil untuk menggerakkan perekonomian. “Industri perbankan nasional kita masih dalam kondisi yang stabil. Level permodalan bank secara nasional sangat tebal, berada di angka 25,12 persen per September 2022. Kita bisa sama-sama melihat selama pandemi kemarin, perbankan kita tidak mengalami permasalahan berat salah satunya karena permodalannya yang sangat tinggi tersebut,” kata Purbaya.
Menurutnya, ekonomi dalam negeri ditopang oleh konsumsi domestik yang besar sehingga mampu meredam dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Konsumsi domestik sendiri berkontribusi sebesar 50,38 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Penulis: Firman Hidranto
[sumber: indonesia.go.id]
