Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ
Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2026 menimbulkan pertanyaan: apa yang sebenarnya kita lindungi—kesehatan publik, penerimaan negara, jutaan pekerja dan petani, atau daya saing industri?
Jawaban saya sederhana: seharusnya semuanya. Cukai rokok bukan hanya soal angka penerimaan, melainkan soal arah kebijakan fiskal dan keberanian menata prioritas.
Mengapa “Tidak Naik” Bisa Pro-Kesehatan
Ada yang menganggap tidak naiknya cukai sebagai bentuk kelonggaran. Saya melihatnya seperti dokter yang menahan diri memberi dosis tinggi, memilih terapi yang tepat agar tubuh benar-benar pulih.
Kesehatan publik tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga penegakan aturan non-harga: kawasan tanpa rokok, pembatasan iklan, layanan berhenti merokok, hingga pengawasan rokok ilegal.
Kenaikan tarif tanpa pengawasan hanya akan memperbesar pasar gelap.
Karena itu, jeda tarif bisa jadi lebih sehat jika digunakan untuk memperkuat regulasi non-harga.
Menurunkan prevalensi butuh kombinasi instrumen. Kesehatan tetap jangkar, tetapi kebijakan harus realistik.
Fiskal: Menutup Bocor Lebih Penting daripada Menambah Ember
Kontribusi CHT ke APBN lebih dari Rp200 triliun per tahun.
Tetapi apa gunanya menambah tarif jika penerimaan bocor lewat rokok ilegal?
Ibarat atap yang bolong, menambah ember tidak menyelesaikan banjir. Pangsa rokok ilegal, meski berbeda versi angkanya, tetap signifikan.
Inilah mengapa fokus penindakan jauh lebih masuk akal.
Setiap batang ilegal yang kembali ke jalur resmi adalah tambahan penerimaan tanpa membebani industri formal.
Negara butuh komitmen target: menurunkan pangsa ilegal dengan sistem pita cukai digital, operasi terkoordinasi, dan transparansi pelaporan.
Dengan begitu, “tidak naik” bukan berarti fiskal melemah, melainkan menguatkan basis pajak yang adil.
Industri dan Kepastian Regulasi
Daya saing IHT tidak semata soal harga murah. Yang lebih menentukan adalah kepastian regulasi.
Investor lebih senang menghadapi tarif yang stabil dengan arah jelas, ketimbang angka yang berubah tiap tahun tanpa pola.
“Tidak naik” pada 2026 memberi ruang industri menata efisiensi, menjaga relasi dengan petani, dan melindungi tenaga kerja.
Jika pemerintah bisa memberi panduan tiga tahun ke depan—misalnya jeda di 2026, lalu indeksasi ringan di 2027–2028—maka iklim usaha lebih sehat.
Kepastian ini justru membuka jalan bagi inovasi produk dan transisi jangka menengah yang lebih berkelanjutan.
Rokok Ilegal: Titik Temu Kesehatan dan Fiskal
Mengapa penindakan ilegal begitu penting? Karena di situlah kesehatan dan fiskal bertemu.
Rokok ilegal membuat harga terlalu murah, prevalensi sulit turun, dan penerimaan negara hilang. Penindakan yang berbasis teknologi—track and trace, pita digital, audit risiko—adalah strategi yang lebih sehat daripada hanya menambah tarif.
Menutup celah ilegal adalah fondasi agar instrumen harga kembali efektif.
Moratorium Tiga Tahun: Perlindungan Bersyarat
Ada usulan moratorium tiga tahun tanpa kenaikan cukai.
Saya mendukung, tetapi dengan catatan: moratorium harus bekerja, bukan istirahat.
Dalam tiga tahun itu, pemerintah wajib menjalankan tiga agenda: memperluas layanan berhenti merokok dan edukasi, menekan pangsa rokok ilegal dengan target jelas, dan menyiapkan peta jalan tenaga kerja serta livelihood petani.
Tanpa tiga agenda ini, moratorium hanya jeda mahal yang menunda masalah.
Dengan agenda itu, moratorium bisa menjadi investasi institusional yang mengembalikan efektivitas kebijakan harga di siklus berikutnya.
Petani sebagai Co-Designer Kebijakan
Petani sering kali menjadi pihak yang paling rentan.
Mereka yang menanggung fluktuasi harga dan beban kebijakan.
Sudah saatnya petani dilibatkan bukan sebagai korban, tetapi sebagai co-designer. Sebagian hasil kepatuhan bisa diarahkan untuk program diversifikasi pendapatan, asuransi iklim, dan jaminan harga dasar.
Dengan begitu, kebijakan pro-kesehatan tidak otomatis identik dengan “anti-petani.”
Keputusan tidak menaikkan cukai 2026 bisa disebut fiskal responsif jika diikat pada komitmen pengawasan dan kesehatan.
Industri tetap bisa menjaga daya saing jika regulasi konsisten.
Penindakan rokok ilegal adalah syarat mutlak agar fiskal stabil sekaligus prevalensi turun.
Kepastian regulasi memberi ruang bagi investasi. Moratorium tiga tahun masuk akal sebagai proteksi jangka menengah, tetapi hanya bila digunakan untuk membenahi instrumen.
Dan yang tak kalah penting: jutaan tenaga kerja serta petani hanya akan benar-benar terlindungi bila ada roadmap transisi yang nyata.
Pro-Kesehatan Adalah Pro-Ekonomi
Kebijakan rokok kerap dipolarkan sebagai pertarungan antara kesehatan dan ekonomi.
Saya menolak dikotomi itu. Pro-kesehatan justru adalah prasyarat ekonomi yang sehat.
Masyarakat sehat adalah tenaga kerja yang produktif. Basis pajak yang patuh adalah fiskal yang berkelanjutan. Kepastian regulasi adalah magnet investasi.
Keputusan menahan cukai di 2026 hanya akan tercatat sebagai kebijakan yang tepat bila digunakan sebagai momentum perbaikan struktural.
Jika tidak, ia hanya akan menjadi jeda singkat yang meninggalkan beban lebih berat di tahun-tahun mendatang.
End
