Pilkada serentak di Indonesia sering kali menempatkan masyarakat pada situasi sulit, terutama ketika pemilih dihadapkan pada calon-calon dengan rekam jejak yang mungkin pernah terlibat dalam kontroversi pribadi, kinerja buruk, bahkan kasus hukum, atau dikenal anti kritik, ucapannya tak bisa dipegang alias lebih sering berjanji, seperti contohnya “Akan mengupayakan realisasikan anggaran yang tak masuk akal”. Jadi apabila tidak terealisasi tak akan menimbulkan adanya tuntutan, karena janji kampanyenya sebatas “mengupayakan”, namanya juga kampanye modalnya kan cukup bikin janji, serta hal lainnya para wajah-wajah lama itu mencoba bangkit, dan memperbaiki citra mereka dimata masyarakat. Akibatnya, banyak pemilih terpaksa memilih yang dianggap “terbaik dari yang terburuk.”
Realitas ini menunjukkan bahwa masyarakat terkadang memberikan kesempatan kedua bagi kandidat yang dulu mengecewakan. Beberapa di antara mereka ada yang mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki program-programnya, namun pertanyaan kritis tetap ada, apakah perubahan itu tulus atau sekadar strategi politik untuk memenangkan kembali suara rakyat?
Kurangnya regenerasi politik di tingkat lokal turut memperparah situasi ini. Wajah-wajah lama sering kali kembali muncul, partai politik seolah-olah seperti tidak ada lagi hadirkan kader baru yang kompeten, atau karena ada faktor lain dibelakang itu yang beraroma bisnis dengan nilai fantastis, sehingga partai politik tidak lagi maksimal jalankan Amanah untuk apa partai dibuat, yang mengatasnamakan demi rakyat, dan masyarakat secara umum sudah bisa menebak dan menyadari tidak akan merasa adanya perubahan yang signifikan, setelah partai tersebut dipilihnya, dan setelah menang, berubah drastis menjadi partai amnesia. Alhasil, kembali terjadi lagi siklus pemilihan dengan pilihan terbatas terus berulang, dan harapan akan perubahan semakin memudar.
Harapan kedepan, partai politik perlu memperbaiki proses kaderisasi dan berkomitmen jalankan sesuai visi dan misi sejatinya partai wakil rakyat, yang dipilih oleh rakyat, hasil kinerjanya untuk rakyat, bukan mengendalikan rakyat sebagai alat politik,
Kini masyarakat harus lebih kritis dalam menilai calon pemimpin. Media dan lembaga pengawas pemilu juga harus memastikan transparansi informasi mengenai rekam jejak para calon, agar masyarakat pemilih dapat membuat keputusan yang lebih bijak, dan tidak bersikap acuh tak acuh dengan adanya pesta Pilkada ditiap daerahnya, sehingga mengurangi angka pemilih golput. Patut diingat bahwa slogan janji manis kampanye yang tertulis besar-besar dibaliho dan spanduk yang terpajang ditiap sudut jalanan, justru umumnya dibuat oleh timses, bukan berdasarkan atas buah pikiran serta niat dari calon yang mencalonkan diri menjadi pemimpin daerah.
[Catatan NIKO]
