Catatan politik: D. Supriyanto JN
Jelang pemilu 2024, suhu politik Indonesia semakin memanas. Terbaru, publik dikagetkan oleh pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa pemilu 2024 mendatang akan berjalan tidak jujur dan tidak adil.
Dalam Rapimnas Partai Demokrat yang digelar Kamis 15 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), SBY menyatakan bakal turun gunung dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang, karena mendengar kabar, bahwa pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang, ada tanda-tanda akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan tidak adil.
“ Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” demikian kata SBY.
Pernyataan Presiden RI ke enam tersebut, sontak membuat geger perpolitikan tanah air. Sejumlah elit politik pun merespon pernyataan SBY. Partai Golkar, melalui Wakil Ketua Umumnya Nurul Arifin meminta semua pihak tidak berburuk sangka soal penyelenggaraan pemilu 2024.
Pernyataan SBY tersebut, kata Nurul, untuk mengingatkan agar semua pihak tetap waspada jelang Pemilu 2024.
Tak hanya Nurul, elit PKB pun turut bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyarankan agar SBY mengungkap sosok yang bakal membuat kecurangan pemilu 2024.
Fawaid meyakini, tidak ada satupun pihak yang menginginkan pemilu berjalan tidak jujur dan tidak adil. Kendati begitu, ia meyakini bahwa SBY tidak mungkin menyatakan hal tersebut tanpa dasar.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiayanto pun turut bereaksi, bahkan lebih keras. Hasto mengingatkan, agar SBY untuk berhati-hati jika ingin mengganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto pun menyindir SBY yang sudah berulang kali turun gunung. Ia lantas mengingatkan, jika turun gunung SBY dimaksud untuk memfitnah Jokowi, maka PDI P akan memberikan respon tegas.
“ Kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab, informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi, hati-hati kalau mau mengganggu Pak Jokowi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 September 2022.
Hasto mengaku PDI P serius menanggapi pernyataan SBY yang menyebut ada tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur dan adil. Pernyataan SBY tersebut, menurut Hasto tidak bijak.
Hasto pun balik menuding, tahun 2009 justru puncak kecurangan Pemilu dan SBY yang bertanggung jawab. Ia pun mempersoalkan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Sambil ngopi, saya teringat saat diundang menjadi salah satu nara sumber dalam dialog interaktif di radio swasta beberapa waktu lalu.
Dalam dialog interaktif tersebut, ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Mungkinkah politik berbudaya bisa ditegakkan di negeri ini?
Ini bukan pertanyaan sederhana, namun ada muatan kegelisahan, atas carut marutnya wajah politik kita saat ini.
Kemerdekaan bangsa yang disertai dengan kebebasan dan demokrasi yang terus berkembang di negeri ini, ternyata memiliki sisi negative yang akan semakin menjadi persoalan, bila tidak segera disadari oleh semua komponen bangsa ini. Ekses yang paling terasa adalah dalam kehidupan berpolitik bangsa ini.
Dalam pencarian bentuknya, politik di negeri ini dipenuhi dengan bahaya yang bisa dan kadang di setiap saat. Bahaya terbesar akibat proses dalam pencarian bentuk dalam politik itu adalah perpecahan di masyarakat. Kita bisa melihat wajah media sosial kita, dihiasi dengan berbagai hujatan atas ketidak sepahaman cara pandang dalam melihat sesuatu, karena perbedaan pilihan politik.
Pelaku politik sering menggunakan kondisi masyarakat yang rapuh dan rawan pengaruh untuk keuntungan dan kepentingan politiknya. Kerapuhan rakyat yang tanpa disadari akan semakin menjadi bencana saat pengaruh para petualang politik masuk dalam kehidupan mereka.
Sejarah mencatat banyak terjadi pengkhianatan saat bangsa ini memperjuangkan kemerdekaannya. Pengkhianat yang dengan bangganya diperbudak penjajah untuk melawan negerinya sendiri, sekedar demi lembaran uang dan mimpi jabatan.
Saya teringat apa yang pernah dikatakan Bung Karno di masa lalu,” Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri,”
Melawan bangsa sendiri, bukanlah memusihi bangsa sendiri dalam arti sebenarnya. Tantangan melawan bangsa sendiri adalah bagaimana negara dan para pemimpin harus memenuhi aspirasi rakyat dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Tantangan itu semakin berat di tengah bangsa ini sedang mencari bentuknya dalam berkehidupan politik.
Politik berbudaya apakah mungkin bisa ditegakkan di negeri ini? Menurut saya, sangat mungkin. Namun, kita harus mampu merekonstruksi pemikiran dan komitmen kita atas keberlangsungan bangsa ini. Diperlukan kesadaran bersama, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bermartabat. Politik yang sebaik-baiknya adalah politik yang berbudaya, budhi daya dan bermartabat, dimana kekuasaan dan tahta yang dibawa membawa kemuliaan manusia dan Sang Pencipta.
Bila bangsa ini tidak ingin carut marut, sudah saatnya kita kembali kepada politik yang berbudaya, karena politik yang berbudaya, akan sanggup menggeser dominasi politik identitas yang saat ini marak di tanah air. Politik identitas selalu dikaitkan dengan etnisitas, agama, idiologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang umumnya diwakili para elit politik dengan artikulasinya masing-masing.
Sudah saatnya kita kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya. Dan, yang bisa kita lakukan adalah membangun budaya politik yang sesuai dengan peradaban kita sebagai bangsa Indonesia yang berkarakter.
Ukuran baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas dalam budaya demokrasi kita, tentu berbeda dengan negara lain, atau bangsa-bangsa lain.
Mari berbenah, ruang itu masih ada
*) D. Supriyanto Jagad N, Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia.
