KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, kembali menggulirkan lagi wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Bamsoet, pertimbangan tersebut merujuk pada hasil survey Poltracking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memberikan sentilan keras kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet). Hal ini terkait dengan statemen politisi Partai Golkar itu yang membuka lagi wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurut Jerry, jika wacana tersebut terus digulirkan, akan berpotensi merusak demokrasi Indonesia, yang telah dibangun susah payah selama ini.
“ Saya kira generasi yang ada saat ini bukan penjaga dan pengawal demokrasi dan konstitusi, akan tetapi banyak perusak demokrasi dan penghianat bangsa, salah satunya Bambang Soesatyo,” kata Jerry Massie melalui keterangan Sabtu (10/12).
Jerry menegaskan bahwa dimunculkannya kembali wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk manuver politisi untuk melawan konstitusi. Apalagi wacana itu sudah banyak sekali mendapatkan perlawanan dari publik. Jerry pun mempertanyakan, mengapa Bamsoet yang notabane Ketua MPR malah kembali memunculkan isu tersebut ke permukaan.
“Pemilu tak perlu ditunda dan penambahan jabatan tak diperlukan dengan modus apapun,” tegas Jerry.
Sebelumnya, Bamsoet berbicara tentang wacana penundaan pemilu 2024 di acara rilis survei Poltracking pada hari Kamis (8/12) kemarin. Dimana ia meminta agar semua potensi persoalan di Pemilu 2024 bisa dihitung kembali. Jika potensi negatifnya masih terlalu banyak, maka bisa dipikirkan kembali untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 mendatang.
“Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu,” kata Bamsoet.
Politisi Partai Golkar itu meminta agar Pemilu serentak 2024 harus benar-benar diperhitungkan tepat atau tidaknya dilakukan di tengah kondisi saat ini. Di mana proses pemulihan akibat pandemi belum sepenuhnya selesai. Terlebih adanya bencana-bencana yang terjadi.
“Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya,” ujar dia.
Tanggapan Bamsoet
Setelah menuai protes terkait pernyataannya tersebut, Bamsoet memberikan klarifikasi mengenai pernyataan yang menyebut Pemilu 2024 perlu dipikir ulang atau ditunda.
Bamsoet menegaskan, tidak ada kalimat yang menyebutkan dirinya mendorong untuk penundaan pemilu 2024.
“Yang minta pemilu ditunda siapa? Saya hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh. Saya hanya mengajak berpikir, masak berpikir saja tidak boleh?” kata Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (10/12).
Ia mengaku tidak ada pernyatannya yang menyebut bahwa dirinya menggulirkan wacana menunda pemilu, namun hanya membuka ruang diskursus. Soal Pemilu, kata dia, sudah diatur dengan jelas dalam konstitusi akan digelar tahun 2024. Terlebih, tahapan pemilu juga sedang berjalan.
“Konstitusi sudah mengatur dengan jelas bahwa pemilu dilakukan setiap lima tahun. Kecuali ada sesuatu hal yang luar biasa sebagai mana diatur dalam konstitusi dan UU,” ujarnya.
Bamsoet sebelumnya ramai dikritik publik lantaran menyinggung soal pelaksanaan pemilu 2024 perlu dipikir ulang. Publik memaknai, politisi Golkar itu sedang kembali menghidupkan isu penundaan pemilu yang sebelumnya sudah meredup.
[nug/red]
