Geruduk KPU, Partai PRIMA desak Komisioner KPU Bertanggung Jawab Terhadap Diskriminasi Parpol Bari di Pemilu 2024

Geruduk KPU, Partai PRIMA desak Komisioner KPU Bertanggung Jawab Terhadap Diskriminasi Parpol Bari di Pemilu 2024

KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Partai Prima mendesak komisioner KPU bertanggung jawab terhadap perbuatan diskriminasi partai politik baru di Pemilu 2024.

Desakan tersebut disampaikan massa aksi Partai Prima di depan Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu 14 Desember 2022.

“ Komisioner KPU harus mau bertanggung jawab apa yang terjadi perbuatan intimidasi yang anda lakukan.,” kata salah seorang orator di atas mobil komando Partai Prima.

Massa aksi mencoba menerobos pagar dan memaksa masuk dan menuntut agar komisioner KPU turun menemui massa.

“ Saya minta komisioner harus menyatakan sikap kalau KPU berani diaudit,” teriak orator

Akibat aksi demonstrasi tersebut, lalu lintas sepanjang Jalan Imam Bonjol, mulai dari Taman Suropati hingga Bundaran HI terpaksa ditutup.

Aksi demonstrasi yang digelar massa Partai Prima tersebut, merupakan kali kedua. Sebelumnya, pada Kamis (8/12) mereka juga telah mendatangi kantor KPU, dan menuntut agar KPU diaudit dan meminta supaya data SIPOL parpol dibuka untuk publik.

Menurut Ketua DPD Partai Prima DKI Jakarta,  Nuradim, KPU telah bertindak diskriminatif dan tidak transparan dalam proses tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.  Nuradim juga menuding, KPU sengaja menjegal Partai Prima.

“Dengan men-TMS-kan [tidak memenuhi syarat] PRIMA di Papua dalam proses verifikasi administrasi,” ujarnya.

Ujar Nuradim,  Partai PRIMA dianggap sebagai partai nasional yang bercita rasa partai lokal bagi rakyat Papua. Menurut dia, harapan Orang Asli Papua (OAP) bertumpu pada kehadiran PRIMA di Papua sebagai parpol nasional rasa parpol lokal.

Dia menyebut PRIMA merupakan satu-satunya parpol di Papua yang kepengurusannya diisi oleh OAP dari tingkatan provinsi sampai tingkatan distrik.

“KPU sengaja menjegal kami di Papua, PRIMA dianggap akan mengganggu kelompok Oligarki 1 persen yang selama ini nyaman menguasai hajat hidup 99 persen rakyat Indonesia,” ucapnya.

Diungkapkan Nuradim, PRIMA menilai bahwa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu KPU bertindak tidak adil, jujur dan transparan. Hal itu terbukti dengan banyaknya temuan dan fakta bahwa terjadi manipulasi data dan perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh KPU.

“Parpol datanya bermasalah justru diloloskan, sementara parpol yang seharusnya lolos, yakni PRIMA, justru dijegal,” ujar dia.

[sur/red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *