KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat citra negara RI jelek, menuai banyak kecaman.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abas menilai, ucapan Luhut seakan mentolerir korupsi, walau hanya ukuran kecil.
Untuk itu, kata Anwar Abas, perlu Reformasi jilid II agar terbentuk pemerintahan yang bersih dan tak kenal kompromi dalam memberantas kasus-kasus korupsi.
“ Kalau sikap Luhut ini memang sudah merupakan sikap dari rezim yang ada, maka untuk kebaikan negeri ini, ke depan jelas diperlukan reformasi jilid dua agar terbentuk pemerintahan baru yang bersih yang benar-benar serius serta tidak kenal kompromi sedikitpun dalam memberantas korupsi,” kata Anwar dalam keterangannya, Jumat 23 Desember 2022.
Pernyataan Luhut tersebut menurut Anwar harus disesalkan, karena korupsi sebagai tindakan salah dan bertentangan dengan amanat Reformasi tahun 1998. Selain itu, kata dia, juga sangat bertentangan dengan ajaran agama.
“ Juga sangat bertentangan dengan ajaran agama, karena agama kita dilarang mengambil hak atau harta orang lain, termasuk milik negara, secara batil walau sekecil dan sesedikit apapun,” ucap Anwar.
“ Tapi Luhut tampak membolehkannya,” tambah Anwar.
Agar hal tersebut tidak menjadi bola liar, Anwar meminta Luhut untuk mencabut ucapan kontroversialnya tersebut, bila itu sekedar pendapat pribadi. Sehingga, nama baik pemerintahan Jokowi tetap terjaga dengan baik.
“ Bila ini hanya sikap dan pandangan pribadi dari Luhut, maka sebaiknya Luhut kalau tidak mencabut ucapannya, minimal memperbaikinya agar nama pemerintahan Jokowi tetap terjaga dan terpelihara,” ujarnya.
Sebelumnya, Luhut melontarkan pernyataan yang kontroversial usai menilai OTT yang dilakukan KPK membuat citra negara ini jelek. Dia pun mendorong agar penerapan digitalisasi dimasifkan, karena transparansinya membuat KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Bila digitalisasi diterapkan, kata Luhut, dalam setiap lini perencanaan hingga penggunaan anggaran pemerintah, kegiatan bawah tangan bisa terdeteksi untuk dicegah.
“ OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, tapi kalau kita ‘digitalize’ siapa yang mau lawan kita, “ kata Luhut dalam paparannya pada Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024.
[rus/red]
