KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum [KPU] Hasyim Asyar’i mewacanakan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup.
Wacana Hasyim tersebut, mendapat penolakan dari sejumlah partai politik, karena masyarakat hanya memilih partai tanpa nama caleg.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat [DPC Partai Demokrat] Kabupaten Morowali, H. Syariffudin Hafid, SH kepada kinerjaekselen.co mengatakan, jika sistem pemilu legislatif dilakukan secara tertutup, hal ini sama dengan mengebiri rakyat karena hanya partai yang berhak memilih caleg.
Menurut dia, apabila, sistem proporsional tertutup diterapkan akan menjadi kemunduran untuk demokrasi, bukan kemajuan.
“ Sebenarnya sistim proporsional terbuka dan tertutup itu ada plus minusnya. Kalau terbuka salah satu dampaknya adalah maraknya politik uang karena orang bersaing cari suara terbanyak sekalipun tidak pernah urus partai sehingga loyalitas kepartai juga sangat kecil,” kata Syarifuddin Hafid, Jumat 6 Januari 2023.
“ Kalau tertutup kekurangannya penentuan calon terpilih berdassarkan nomor urut daftar caleg sehingga ototitas partai terlalu besar. Seharusnya kalau mau dirubah sistemnya maka harus maju bukan mundur kebelakang, yaitu dengan perpaduan proporsional dan distrik. Jadi ada calon terpilih karena perwakilan distrik atau daerah dengan ada calon yang terpilih karena penunjukan partai politik sesuai hasil pemilu,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Morowali ini mengungkapkan bahwa pemilu pada dasarnya adalah milik masyarakat. Termasuk para pesertanya merupakan anggota masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi partai politik.
“ Sudah semestinya seluruh penyelenggaraannya sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak keras upaya pengembalian sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Bagi AHY hal tersebut memundurkan kualitas demokrasi.
“Kami Partai Demokrat menolak keras upaya untuk mengembalikan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Ini memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik dan menafikkan kerja keras kader partai dalam membina konstituennya,” tegas AHY, Selasa (3/1) lalu.
[nug/red]
