KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Jelang pilpres, marak baliho dan poster pasangan capres-cawapres dengan Predien Joko Widodo [Jokowi] dinilai mengganggu netralitas Pemilu 2024.
Menurut Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, sosok Presiden perlu memberi sikap netral dalam demokrasi. Sebab, kata Emrus, dalam pesta demokrasi, Presiden tidak boleh ada kesan berpihak pada salah satu calon tertentu saja.
“Ini bulan-bulan politik harusnya foto tokoh politik, kontestasi politik yang bersama Presiden Jokowi sekali pun foto lama harus diturunkan atau di-take down,” kata Emrus Sihombing, Minggu (19/11/2023).
Diketahui, sejumlah baliho kontestan Pemilu 2024 bersama Jokowi berseliweran di tengah masyarakat. Misalnya, baliho Partai Solidaritas Indonesia (PSI) selaku partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menyertai foto Presiden Jokowi di belakangnya. Kemudian, berseliwerannya baliho bergambar Prabowo selaku Menteri Pertahanan (Menhan) bersama Presiden Jokowi.
Menurut Emrus, foto-foto baliho yang ditampilkan di diskusi tersebut bisa mempengaruhi makna tertentu di peta kognisi khalayak.
“Para pendukung parpol bersama Prabowo-Gibran idealnya tidak mencantumkan foto Presiden,” ucapnya.
Padahal, kata dia, Jokowi sempat menunjukkan positif simbol netralitasnya terhadap kontestasi Pilpres 2024. Misalnya, ketika Presiden mengundang makan siang ke Istana Negara terhadap Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.
Publik memberikan hal yang positif terkait netralitas yakni dengan makan siang dengan meja yang sama, menu serupa, dan tanpa moderator.
“Harusnya hal serupa dilakukan ke kegiatan lainnya,” saran Emrus.
Misalnya, ketika Jokowi bertemu relawannya juga dilanjutkan ke seluruh relawan kontestan seperti Anies, Prabowo, maupun Ganjar.
Emrus berharap kontestan Pemilu 2024 mengedepankan kekuatan ideologis dan politik moral. Tidak semata menerapkan politik elektoral. Harapannya, ketika kekuatan ideologis bertemu dengan kekuatan elektoral harus dimenangkan politik ideologis.
Peristiwa tidak ideologis itu terjadi ketika MK memutuskan umur di bawah 40 tahun dapat menjadi calon presiden/wakil presiden, lalu setelah itu Gibran mendaftarkan diri menjadi cawapres Prabowo.
“Saya melihat secara komunikasi politik boleh jadi ada yang tersandera. Ketika Gibran menjadi cawapres menarik dilakukan penelitian untuk desertasi,” kata Emrus.
[nug/rel]
