Catatan Jagad N *)
Tepat saat roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap memasuki tahun ketiga, sebuah ujian fundamental di sektor hulu perekonomian langsung menghadang. Langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menggandeng Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar praktik mafia di rantai pasok unggas dan pangan nasional menjadi sinyalemen kuat: perang melawan distorsi pasar resmi dimulai.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pun bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut. Respons instan korps baju cokelat ini tidak sekadar menunjukkan fungsi penegakan hukum berjalan, melainkan menjadi indikator penting dalam konstelasi ekonomi politik nasional: kredibilitas tata kelola (governance) ketahanan protein dan pangan nasional sedang dipertaruhkan.
Anatomi Masalah: Mengapa Pangan Selalu Rawan?
Secara ekonomi politik, sektor pangan di Indonesia adalah wilayah yang paling seksi sekaligus paling rentan terhadap perburuan rente (rent-seeking). Data menunjukkan bahwa komoditas strategis seperti unggas, beras, dan hortikultura sering kali mengalami anomali harga yang persisten. Di tingkat peternak mandiri atau petani, harga jual kerap jatuh di bawah biaya produksi. Sebaliknya, di tingkat konsumen akhir, harga justru melambung tinggi.
Sumbatan (bottleneck) di jalur distribusi inilah yang ditengarai menjadi arena bermain para mafia rantai pasok. Praktik kartel, penimbunan, hingga manipulasi kuota pasokan tidak hanya merugikan jutaan peternak lokal secara finansial, tetapi juga mengancam pemenuhan gizi masyarakat dalam jangka panjang. Ketika ketahanan protein nasional terganggu akibat pasokan unggas yang dimonopoli atau dipermainkan, fondasi SDM unggul yang dicita-citakan pemerintah dalam jangka panjang terancam rapuh sejak dini.
Sinergi Kementan-Polri: Lebih dari Sekadar Efek Jera
Kolaborasi antara Kementan dan Polri kali ini harus dimaknai melampaui pendekatan hukum konvensional. Ini adalah langkah penataan ulang ekosistem usaha. Selama bertahun-tahun, tata kelola pangan kita kerap terjebak dalam lingkaran setan regulasi yang tumpang tindih dan pengawasan yang longgar di lapangan.
Dengan turun tangannya Kabareskrim secara tuntas, pesan yang dikirimkan ke pasar sangat klir: negara tidak boleh kalah oleh pemburu rente. Dampak ekonomi politik dari penertiban ini diproyeksikan akan memberikan tiga efek instan bagi pasar:
- Kepastian Usaha Peternak Mandiri: Memulihkan margin keuntungan yang adil di tingkat produsen primer.
- Stabilitas Inflasi Volatile Foods: Menjaga daya beli masyarakat lapis bawah dari guncangan harga pangan.
- Sentimen Positif Investasi Sektor Agribisnis: Menunjukkan kepada investor bahwa iklim usaha di sektor pertanian Indonesia mulai bersih dari biaya-biaya siluman (high-cost economy).
Ujian Berat di Tahun Ketiga
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo, target akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan bisa dicapai jika sektor pemenuh kebutuhan dasar rakyat masih rapuh dan dikuasai mafia. Inflasi pangan yang tidak terkendali berpotensi menggerus efektivitas stimulus fiskal jumbo—termasuk rencana belanja APBN Q4 yang bernilai ribuan triliun rupiah.
Keberhasilan menumpas mafia pangan hingga ke akarnya akan menjadi portofolio emas bagi wajah tata kelola pemerintahan saat ini. Sebaliknya, jika operasi ini hanya hangat-hangat tahi ayam dan berhenti pada penindakan aktor-aktor semenjana di permukaan, maka kredibilitas penegakan hukum dalam menjaga stabilitas ekonomi makro akan dipertanyakan oleh publik dan pelaku pasar.
Kesimpulan: Menuju Tata Kelola Pangan yang Ekselen
Menumpas mafia pangan bukan sekadar membersihkan jalur logistik dari premanisme ekonomi. Ini adalah manifesto politik anggaran dan komitmen moral untuk melindungi hak konsumsi rakyat banyak.
Kementerian Pertanian telah membuka pintu, dan Bareskrim Polri sedang berjalan masuk untuk membersihkan ruangan. Publik kini menanti, apakah ketegasan di awal tahun ketiga ini mampu menciptakan ekosistem pangan yang adil, tangguh, dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan peternak serta konsumen nasional. Tata kelola yang bersih adalah kunci utama menuju ketahanan pangan yang ekselen.
*) Pemimpin Redaksi KinerjaEkselen.co
