Catatan Jagad N *)
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) dapat disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara. Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/09/2026), sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan bahwa pemerintah telah membahas sejumlah opsi untuk mewujudkan arahan tersebut. Perhitungan dilakukan dengan melihat berbagai komponen pembiayaan perguruan tinggi, mulai dari penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain di PTN.
Rencana besar Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pun menjadi sorotan tajam. Dari sudut pandang hak warga negara, inisiatif ini adalah lompatan berani untuk mendobrak barikade mahalnya akses pendidikan tinggi akibat komersialisasi kampus. Namun, jika dibedah melalui kacamata manajemen kebijakan dan kinerja sektor publik, niat mulia ini menuntut kalkulasi yang jauh lebih presisi daripada sekadar pembebasan angka Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Setiap kebijakan populis berskala masif selalu membawa konsekuensi pada tata kelola operasional. Agar tidak terjebak menjadi program kosmetik yang mengorbankan mutu, instrumen tim khusus yang kini tengah merumuskan formulasinya harus mampu menjawab tantangan integrasi kinerja berikut ini.
Uji Kelayakan Fiskal dan Risiko Defisit Kinerja Operasional
Indikator utama keberhasilan sebuah kebijakan publik adalah keberlanjutan pendanaan (financial sustainability). Saat ini, ketergantungan PTN—terutama yang berstatus Berbadan Hukum (PTN-BH)—terhadap dana masyarakat (UKT dan Jalur Mandiri) sangat tinggi demi menjaga standar mutu operasional, fasilitas lab, hingga riset.
Jika negara mengambil alih 100% beban biaya tersebut, pemerintah wajib menyajikan kepastian pos substitusi anggaran yang permanen di APBN. Mengandalkan sumber pendanaan yang bersifat dinamis seperti hasil penegakan hukum atau efisiensi birokrasi dinilai terlalu spekulatif untuk pembiayaan jangka panjang.
Jika pasokan dana dari APBN tersendat atau kurang dari kebutuhan riil biaya operasional per mahasiswa, maka penurunan kualitas fasilitas dan stagnasi riset akademik menjadi pertaruhan pertama yang harus dibayar mahal.
Disrupsi Keseimbangan Ekosistem Pendidikan Tinggi
Kebijakan publik yang ekselen tidak boleh menyelesaikan satu masalah dengan melahirkan masalah baru di sektor lain. Program kuliah gratis di PTN berpotensi menciptakan disrupsi pasar pada ekosistem Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Jika tidak diantisipasi, arus migrasi calon mahasiswa ke PTN secara besar-besaran akan memukul keberlangsungan operasional PTS skala menengah ke bawah yang selama ini ikut menopang angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional. Formulasi kebijakan ini harus menyertakan skema insentif atau kuota proporsional agar disparitas antara negeri dan swasta tidak semakin melebar, yang pada akhirnya justru dapat merusak struktur ketenagakerjaan sektor pendidikan.
Redefinisi Standardisasi Input dan Output Kampus
Selama ini, Jalur Mandiri kerap digunakan PTN sebagai instrumen subsidi silang sekaligus pengendali kapasitas pembiayaan mandiri. Konsekuensi logis dari kebijakan kuliah gratis adalah restrukturisasi total sistem penerimaan mahasiswa baru.
Pemerintah harus menetapkan standardisasi kuota yang ketat agar tidak terjadi overload kapasitas tampung mahasiswa yang tidak sebanding dengan rasio dosen. Tanpa adanya kontrol pada tata kelola input (mahasiswa baru), beban kerja tenaga pendidik akan melonjak bebas, yang secara langsung berpotensi menurunkan nilai luaran (output) kualitas lulusan dan daya saing global.
Keselarasan Aspek Kesejahteraan Pendidik
Keberhasilan transformasi pendidikan tinggi terletak pada manusia yang menjalankannya. Kebijakan pembebasan biaya bagi yang diajar (mahasiswa) harus berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan bagi yang mengajar (dosen dan tenaga kependidikan).
Sangat tidak adil jika tata kelola anggaran dipaksakan gratis di permukaan, namun di dalam dapur akademik, para dosen kontrak dan dosen muda masih harus bergulat dengan pemenuhan hak upah layak minimum.
Rekomendasi Skema Transisi
Untuk memastikan performa kebijakan ini berjalan optimal dan memiliki dampak multiplier (multiplier effect) yang nyata bagi ekonomi nasional, tim perumus sebaiknya menerapkan pendekatan Implementasi Bertahap berbasis Kinerja (Performance-Based Gradual Rollout)
Fase Afirmasi Berkeadilan:
Memprioritaskan pembebasan biaya total khusus bagi kelompok masyarakat miskin (klaster desil bawah) secara merata, baik di PTN maupun lewat skema beasiswa penuh di PTS, guna menjamin aspek keadilan sosial.
Fase Inkubasi Sektor Strategis:
Menerapkan subsidi penuh atau gratis secara bertahap yang difokuskan pada program studi sains, teknologi, teknik terapan (engineering), dan kedokteran, yang linier dengan target swasembada pangan dan energi nasional.
Kesimpulan
Mencanangkan kuliah gratis di PTN adalah langkah politik yang responsif terhadap keresahan publik. Namun, efisiensi dan efektivitas implementasinya akan diuji pada kemampuan pemerintah dalam menyusun arsitektur anggaran yang kokoh.
Kinerja publik yang ekselen tercapai saat sebuah program mampu memperluas aksesibilitas tanpa sedikit pun menurunkan kredibilitas dan mutu mutu pendidikan tinggi itu sendiri. Jangan sampai aksesnya dibuat cuma-cuma, namun kualitas lulusannya ikut mengalami ‘penurunan harga’.
*Pemimpin Redaksi kinerjaekselen.co
