Momentum Hari Sumpah Pemuda kembali diwarnai oleh riak gerakan moral di jalanan. Rencana aksi unjuk rasa berskala besar yang diinisiasi oleh BEM UI bersama elemen masyarakat sipil di kawasan Bundaran Hotel Indonesia membawa pesan penting yang tidak boleh diabaikan. Bertajuk #IndonesiaSadar, gerakan ini bukan sekadar rutinitas demonstrasi mahasiswa, melainkan potret nyata dari berjalannya fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi kita.
Sebagai media yang fokus pada kinerja dan visi strategis bangsa, kita harus melihat aksi ini dari sudut pandang yang lebih luas. Lima sektor tuntutan yang dibawa oleh massa aksi—mulai dari respons krisis ekologis, tata kelola ekonomi, keterjangkauan pendidikan, integritas hukum, hingga perlindungan HAM—merupakan pilar-pilar utama yang menentukan daya saing dan masa depan Indonesia di pentas global.
Ketika mahasiswa menyuarakan kegelisahan mengenai ketimpangan sosial dan alokasi APBN, mereka sedang mengingatkan para pengambil kebijakan akan pentingnya inklusivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi makro yang tinggi tidak akan bermakna banyak jika jaring pengaman sosial dan fasilitas publik bagi masyarakat bawah belum optimal. Begitu pula dengan tuntutan pembenahan krisis lingkungan; bencana ekologis seperti karhutla dan banjir bandang di berbagai daerah terbukti nyata menjadi disinsentif bagi produktivitas sektor pertanian dan investasi jangka panjang.
Namun, di sisi lain, tantangan terbesar dari setiap aksi massa di pusat ekonomi ibu kota adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara hak konstitusional berpendapat dan stabilitas publik. Area Bundaran HI dan jalan protokol sekitarnya adalah urat nadi perputaran ekonomi harian Jakarta. Langkah preventif dari Dishub DKI Jakarta yang menyiagakan ratusan personel serta skenario rekayasa lalu lintas patut diapresiasi demi memastikan denyut aktivitas profesional dan bisnis tetap berjalan.
Kesadaran kolektif yang dibawa oleh gerakan #IndonesiaSadar harus bertransformasi menjadi dialog yang konstruktif. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu menyikapi otokritik ini dengan kepala dingin sebagai bahan evaluasi strategis, bukan sebagai ancaman stabilitas. Sebaliknya, elemen mahasiswa dan sipil juga harus memastikan pergerakan hari ini berjalan tertib, substansial, dan bebas dari infiltrasi kepentingan politik praktis yang destruktif.
Kinerja nasional yang ekselen hanya bisa dicapai ketika ada komunikasi dua arah yang sehat antara negara dan warganya. Mengoreksi jalannya roda pemerintahan adalah hak, namun menjaga stabilitas demi keberlanjutan bangsa adalah tanggung jawab bersama.
[Jgd]
