KINERJAEKSELEN.co, Medan — Komisi D DPRD Provinsi Sumatra Utara menilai, sangat mendesak adanya fasilitas infrastruktur jalan layang di jalur jalan raya utama Medan-Berastagi menuju Tanah Karo. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) didorong untuk mewujudkan jalan layang tersebut.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, kepada wartawan di Gedung Dewan, Jumat (10/1/2025).
Politisi Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Siantar-Simalungun ini mengatakan jalan layang menjadi salah satu jawaban utama atas kompleksnya persoalan di Jalan Medan-Berastagi sehingga jalan layang tersebut nantinya menjadi jawaban untuk mengurai kemacetan dan memperlancar mobilitas orang maupun barang.
“Karena sebagaimana kita tahu, banyak masyarakat atau wisatawan berkunjung ke Berastagi maupun Tanah Karo setiap harinya,” ujar Timbul Jaya Sibarani.
Tingginya intensitas lalu lintas tersebut karena daerah Berastagi dan Tanah Karo umumnya merupakan salah satu sentra wisata di Sumut.
“Juga untuk mobilitas orang ataupun barang ke Dairi, Pakpak Bharat, ke Samosir, ke Humbang Hasundutan, dan juga ke Provinsi Aceh,” kata Timbul.
Selain itu, jalan layang juga untuk memperlancar distribusi logistik pangan. Hal ini mengingat Tanah Karo merupakan kawasan sentra pangan strategis di Sumut.
Selain itu, lanjut Timbul, jalan layang juga untuk meminimalisir kamacetan akibat kerap terjadinya bencana longsor di sepanjang jalan Medan-Berastagi.
“Karena itu, kami mendesak pemerintah pusat serius memperhatikan persoalan ini yang di mana sudah menjadi harapan masyarakat sejak lama. Apalagi kemarin kan masyarakat demo terus kemari, menuntut dibangunnya infrastruktur jalan layang jalur Medan-Berastagi. Ini saya kira harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Di bagian lain, Timbul juga mengatakan, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sumut, baik dari sisi anggaran maupun soal lahan, seperi soal satus hutan lindung.
“Kami meminta agar dikoordinasikanlah. Tidak ada lagi alasan-alasan terkait dengan kemaslahatan masyarakat Tanah Karo,” ucapnya.
Mantan ketua DPRD Simalungun itu juga akan meminta Pemprov untuk melakukan kajian-kajian yang lebih praktis untuk meningkatkan sarana transportasi seperti jembatan gantung.
“Karena secara teknis mereka lebih paham, dan saya berharap hal itu bisa cepat ditangani,” tukas Timbul.
Sebelumnya, warga menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut soal jalan Medan-Berastagi. Massa yang bergabung dalam Forum Masyarakat Nasional (Formanas) sempat memblokir jalan dengan 123 bus lintas Medan-Berastagi, Rabu (18/12/2024).
Julianus, orator aksi, sampaikan tiga tuntutan: Mendesak pemerintah Provinsi Sumatra Utara segera tuntaskan bronjong Medan-Berastagi sebelum 25 Desember 2025. Lalu, segera wujudkan jalan layang Medan-Berastagi, dan memberikan jaminan rute Medan-Berastagi aman dijalani.
Aksi digelar setelah tragedi 27 November 2024 jalur lintas nasional Medan-Berastagi longsor, dan memakan puluhan korban meninggal dunia. Hingga saat ini infrastruktur belum pulih normal, tebing yang longsor belum diperbaiki dan dibangun.
Setelah orasi selama hampir tiga jam lebih, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Effendy Pohan, akhirnya menemui massa. Dia menyampaikan, soal status jalan Medan-Berastagi yang rusak sedang dalam proses perbaikan.
“Bapak Pj Gubernur sudah menginstruksikan kita semua tentang penanganan dan antisipasi longsor. Ini memang jalan spesifik. Ini adalah jalan satu-satunya akses dari Sumut ke arah Aceh bagian selatan,” katanya.
Effendy Pohan menegaskan, status jalan Medan-Berastagi adalah jalan nasional, merupakan wewenang Kementerian. Namun dia mengatakan, Pemprov Sumut akan tetap berkoordinasi.
“Langkah ke depan, saya akan laporkan dan sebenarnya sudah terencana bahwa penanganan ini sudah harus cepat. Setahu kami ini yang mengerjakan adalah balai (Kementerian PUPR) tapi akan terus koordinasi juga ke BPBD,” ungkapnya.
Rusaknya jalan akibat bencana longsor berdampak pada masyarakat seperti kemacetan dan dampak ekonomi. Effendy Pohan akan meneruskan hal tersebut kepada Pj Gubernur dan Forkopimda.
“Kita tahu memang macet, bisa berjam-jam karena macet. Masyarakat pasti akan terganggu. Kita sepakat, kita akan antisipasi ini dengan segera. Kami akan sampaikan ke Pak Pj Gubernur dan Forkopimda. Kita berharap aman lalu lintas saat Nataru ini. Tapi kalau ada kejadian bencana alam tentu itu tidak kita harapkan,” ungkapnya.
Menanggapi rencana pembangunan bronjong pada tebing-tebing yang ada di jalan Medan-Berastagi, Effendy mengatakan pembangunan sudah dimulai dan diusahakan berlanjut lebih cepat. Sudah ada dua titik dikerjakan, dan akan dilakukan percepatan ke 12 titik, seperti dikutip dari medanbisnisdaily.com, Sabtu (11/1/2025) siang.
(KTS/rel)
