KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Adhie Masardi dan Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PPNPK).
Pelaporan Ganjar ke KPK ini, terkait indikasi korupsi dalam kasus pengadaan e-KTP saat dia menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, turut angkat bicara, menanggapi laporan Ganjar tersebut ke KPK.
Rudy, demikian sapaan akrabnya, menuturkan, dalam pelaporan dugaan kasus korupsi tersebut, jangan sampai hanya menjadi batu sandungan dalam bursa capres 2024 mendatang.
“ Diharapkan tuntas dalam menangani, jangan hanya sebagai batu sandungan. Mengingat elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini sangat tinggi dalam bursa capres 2024,” kata Rudyatmo, dilansir dari Tribunjateng, Jumat ( 7/1/2022 ).
Terkait laporan Ganjar ke KPK, Rudy menyebut, pada dasarnya pihaknya mendukung pelaporan tersebut. Namun, kata dia, harus didukung dengan bukti yang kuat dan penanganan juga harus tuntas.
“ Yang namanya politik, dinamikanya memang seperti ini. Namun saya juga sangat setuju kalau ada lembaga anti korupsi yang melaporkan siapapun yang berindikasi korupsi, namun mohon dengan KPK untuk ditangani sampai ke akar-akarnya,” ujar mantan wali kota Solo dua periode ini.
“ Setuju semua dilaporkan, dengan catatan ada bukti-bukti yang otentik bahwa mereka-mereka ini terlibat dalam kasus tersebut,” tututnya.
Rudy pun berharap, KPK bisa bertindak bijak dalam penanganan dugaan kasus penyimpangan tindak pidana pengadaan KTP elektronik tersebut.
Lanjut dia, kalaupun tidak terlibat dan berperan dalam kasus tersebut, dimohon untuk dibersihkan namanya melalui konferensi pers oleh KPK.
“ Orang lapor kan belum tentu mempunyai bukti yang kuat. Yang jelas saya percaya kepada Pak Ganjar, selama menjabat sebagai gubernur, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji,” ucapnya.
Relawan SGP akan tempuh langkah hukum
Terkait pelaporan Ganjar Pranowo ke KPK oleh Adhie Masardi Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PPNPK), Sahabat Ganjar Pranowo (SGP) akan menempuh langkah hukum, jika ada unsur fitnah dibalik pelaporan tersebut.
Ketua Presidium SGP, Ahmad Muhdor menyebut, bahwa pelaporan yang mengaitkan Ganjar dengan kasus korupsi e-KTP, hanya mengada-ada.
“ Sangat lucu. Kenapa jadi lucu, karena masalah e-KTP sangat clear and clean. Artinya, dari sosok mas Ganjar sudah beritahu ke khalayak media, dan dipersidangan (bahwa) beliau satu-satunya orang yang menolak tegas. Dan penolakan beliau ada di dalam BAP orang yang disinyalir membagi-bagi itu,” kata Ahmad, di Semarang, Jumat (7/1/202), dilansir dari detiknews.
Aksi pelaporan Ganjar tersebut, kata Ahmad, sangat berbau politis, dan ada unsur fitnah. Sehingga, dia tidak segan untuk ‘pasang badan’ dan akan melaporkan balik.
“ Ini kental dan bernuansa politis dalam pelaporan ke mas Ganjar tersebut. Siapapun yang fitnah dan memojokkan tanpa bukti, akan berhadapan dengan SGP. Kita akan tempuh jalur hukum karena tergolong fitnah,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Ganjar dilaporkan dalam dugaan kasus korupsi proyek e-KTP, saat dia menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Selanin Ganjar, PPNPK juga melaporkan sejumlah pejabat hingga kepala daerah. Diantaranya adalah Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, Erick Tohir, Ahok dan Anies Baswedan.
( rus/red )
