KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) agar dokumen Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
“Kita sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di ibu kota,” kata Moeldoko usai konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Senin [22/7].
Menanggapi pernyataan Moeldoko, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan pelantikan Prabowo-Gibran dilantik di Gedung MPR bukan IKN.
“ Pasal 3 ayat 2 UUD 45 Presiden di lantik di Jakarta. Saya lihat ada keanehan si Moeldoko ini memaksakan Prabowo di lantik di IKN. Golkar dan Gerindra menyebut pelantikan tetap di Jakarta,” kata Jerry melalui keterangan di Jakarta, Rabu [24/7]
“ Terus Moeldoko memaksakan Presiden menerbitkan Keppres pemindahan ibukota. Padahal Jokowi menyebut untuk ibu kota akan dipuruskan oleh presiden terpilih Prabowo. Saya mendorong agar Gibran yang berkantor di IKN biar ada sinkronisasi dengan Presiden terpilih Prabowo. Dan Prabowo tetap berkantor di Jakarta,” ujar Jerry.
Pakar Politik American Global University (AGU) AS ini mengatakan, IKN masih belum rampung, itu bisa dipakai dalam beberapa tahun ke depan tinggal apakah anggaran kita aman dan tak defisit maka bisa saja.
“ Bagi saya program makan siang bergisi bagi anak-anak yang harus jadi fokus utama dan pertumbuhan ekonomi 8 persen serta ketahanan pangan ketimbang ibu kota baru. Itu bisa dipending karena tak mendesak,” sambung Jerry.
“ Soalnya Jokowi saja enggan pindah ke IKN padahal ini adalah agenda beliau. Sampai kini hanya 16 persen investorl lokal dan tak satupun investor asing yang tertatik berinvestasi. Jadi agak berat melanjutkan pembangunan di saat kita lagi defisit anggaran Rp600-800 triliun,” ungkapnya.
[jgd/red]
