KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham membantah isu adanya “matahari kembar” atau dua kutub kekuasaan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa hanya ada satu presiden yang sah, yaitu Prabowo, dan menilai isu tersebut sebagai upaya untuk memecah belah antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan satu-satunya pemimpin otentik yang diakui secara konstitusional dan nyata di mata publik.
Sekali lagi, enggak ada matahari kembar. Yang ada hari ini real presiden, otentik presiden adalah Prabowo,” ujar Idrus kepada awak media di Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Idrus menyatakan bahwa Jokowi menghormati posisi Prabowo sebagai presiden dan tidak mengambil porsi berlebihan dalam dinamika pemerintahan. Isu ini muncul setelah beberapa menteri Kabinet Merah Putih menyebut Jokowi sebagai “bos” usai kunjungan silaturahmi Idulfitri ke kediamannya di Solo. Idrus menilai narasi “matahari kembar” tidak realistis dan hanya merupakan tafsir politik yang berlebihan.
Menurut Idrus, sikap mantan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan posisinya secara tepat dan bijak. Idrus bilang dalam berbagai acara formal maupun kenegaraan, Jokowi tetap memposisikan diri dengan baik sebagai mantan presiden.
“Di dalam sikap dan perilaku Jokowi, kita lihat juga bagaimana memposisikan diri. Ada acara, diundang, datang, dan sebagainya. Ini kelihatan sekali karena Pak Prabowo yang tampil sebagai presiden,” tambahnya.
Idrus juga mengkritik sejumlah pihak yang disebutnya sebagai “ahli tafsir politik” yang dinilai sering memberikan penafsiran keliru terhadap dinamika politik yang terjadi.
Ia menyebut bahwa tafsir-tafsir tersebut tidak berdasar fakta dan justru dapat menyesatkan opini publik.
“Kalau misalkan di acara-acara formal, beliau (Prabowo) adalah presiden yang otentik, yang real. Hanya ditafsirkan orang lain. Ini ahli tafsir ini lah yang merusak negeri ini kadang-kadang,” tegasnya.
Idrus mengatakan, penafsiran yang tidak didasarkan pada fakta melainkan prasangka dan fitnah politik harus dipertanyakan niatnya. Ia menilai hal tersebut justru berbahaya bagi masa depan bangsa.
“Kalau ahli tafsir tidak berdasarkan fakta, hanya didasarkan syak wasangka, fitnah-fitnah politik, perlu dipertanyakan niat baiknya terhadap bangsa ini,” pungkasnya
[rus/red]
